Infografis
Suara.com - Kemarahan Presiden Joko Widodo terhadap para menterinya membuat politisi Partai Gerindra, Fadli Zon, menilai bahwa pemerintah mengalami krisis kepemimpinan.
Fadli mengaku prihatin dengan aksi kemarahan presiden, ia pun mengusulkan agar Presiden Jokowi membuat kabinet krisis.
"Dengan mengumbar pidato marah-marah tsb, Presiden bukan hanya telah mempermalukan anak buahnya, tapi juga sedang mempermalukan dirinya sendiri sebagai pemimpin," tulis Fadli lewat dalam utasan Twitter-nya, Selasa (20/6/2020).
Fadli kemudian mengungkit pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut bahwa tidak ada visi misi menteri, yang ada hanya visi misi presiden.
Baca Juga: Jokowi: Mengisolasi RT/RW Lebih Efektif ketimbang Karatina Kota
"Artinya, semua menteri seharusnya berada di bawah pengawasan dan kendalinya," sambung Fadli.
Fadli juga menyebut bahwa aksi memarahi menteri di hadapan publik tidak sepatutnya dilakukan oleh presiden.
"Pemimpin memang boleh menegur, bahkan hingga sekeras-kerasnya pada anak buah, atau memarahi mereka sekasar-kasarnya, namun semua itu seharusnya dilakukan di ruang tertutup," kata Fadli.
Namun, lanjut Fahri, jika anak buahnya cakap maka seorang pemimpin seharusnya memuji di ruang terbuka. Hal itu disebut Fahri berguna untuk memberi apresiasi dan mendongkrak wibawa kepemimpinan.
Ia beranggapan bahwa kelakuan anak buah adalah cerminan dari pemimpinnya.
Baca Juga: Panas! Ernest Kritik Kemarahan Jokowi, Ferdinand: Kamu Itu Bukan Apa-apa
Fadli lantas mengaitkan kondisi krisis ini dengan pernyataan dari seorang analis kebijakan publik Amerika, Jeffrey Sachs, yang mengatakan bahwa untuk menghadapi pandemi dan krisis, yang dibutuhkan oleh sebuah negara adalah sistem kepemimpinan yang cakap.
Fadli kemudian memberi contoh negara seperti Jerman dan Selandia Baru yang berhasil lolos dari krisis dan pandemi karena kepemimpinan yang cakap.
"Sementara Amerika Serikat nampak kalang kabut menghadapi Covid-19. Itu tak terlepas dari soal kepemimpinan," sambung Fahri memberi contoh.
Lebih lanjut soal kemarahan Presiden Jokowi, Fadli menilai bahwa sikap tersebut adalah sebuah ekspresi kefrustrasian presiden dalam menghadapi krisis.
"Tapi kemarahan itu tidak ada gunanya buat rakyat, kecuali hanya bagi pribadi Presiden," kata Fadli.
Politisi Parta Gerindra itu kemudian mengungkit soal langkah-langkah yang diambil pemerintah yang dinilainya tidak memiliki 'sense of crisis'.
Fadli menyebut soal penyangkalan para menterinya soal kemunculan virus corona di masa-mas awal pandemi, lalu ditolaknya usulan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, untuk melakukan lockdown wilayah, hingga urusan kebijakan karantina wilayah yang baru diambil di bulan April 2020, sebulan setelah WHO mengirim surat pada Presiden untuk menetapkan status darurat nasional.
Selain itu, Fadli Zon menyebut bahwa sistem organisasi dalam penanganan krisis tidak jelas.
"Ini adalah bencana nasional kesehatan, namun kita tak melihat di mana Menteri Kesehatan sejak pandemi ini ditetapkan sebagai bencana nasional?" tanya Fadli.
Ia juga menanyakan soal struktur Dewan Pengarah penanganan pandemi yang disebutnya hanya menjadi pajangan saja.
"Kasihan sekali Letjen Doni Monardo berjibaku di lapangan, tanpa bekal back-up kekuasaan yang cukup di pundaknya," ujar Fadli.
Menurutnya, Presiden bisa menunjuk menteri lain yang bisa membantu menangani krisis sesuai porsi jabatannya.
"Jika Presiden tak mempercayai menteri kesehatannya, misalnya, dia bisa saja menunjuk menteri lainnya. Kalau pandemi ini dianggap dekat dengan isu pertahanan, misalnya, maka Presiden bisa menunjuk Menteri Pertahanan sebagai penanggung jawab. Atau, jika kunci penanganan pandemi ini dianggap ada di pemerintahan daerah, maka Presiden bisa menunjuk Menteri Dalam Negeri," kata Fadli menyarankan.
Selain itu, Fadli menyebut bahwa pemerintah juga gagal menetapkan prioritas. Alih-alih fokus pada isu kesehatan, pemerintah justru mengeluarkan Perppu No.1/2020 yang memberi kewenangan luar biasa bukan kepada Menteri Kesehatan atau Gugus Tugas, melainkan kepada Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia.
Poin terakhir yang disoroti Fadli Zon adalah ketidakpekaan pemerintah atas tanda-tanda ancaman krisis yang sudah diperingatkan oleh para ekonom beberapa tahun silam.
"Sejak dua tahun lalu beberapa ekonom, seperti Nouriel Roubini, misalnya, telah memperingatkan tahun 2020 dunia akan menghadapi krisis finansial. Jadi, sebelum ada Covid-19 sekalipun, krisis sudah diramalkan akan terjadi. Apalagi dgn kini adanya pandemi Covid-19," tulis Fadli lagi.
Dari seluruh kritik tersebut, Fadli berharap agar presiden mau mengambil tindakan tegas untuk menunjukkan kepemimpinannya menghadapi krisis dengan bukan hanya mengganti satu-dua menteri saja, namun juga mengganti struktur kabinet secara besar-besaran.
"Jika serius dengan kemarahannya, Presiden harus menjadikan kabinetnya sebagai “Kabinet Krisis"" tulis Fadli memungkasi.
