Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo menekankan strategi intervensi berbasis lokal merupakan strategi paling efektif dalam menangani persoalan COVID-19 di Tanah Air. Semisal dengan mengkarantina RT, RW sampai kampung untuk menekan wabah virus corona.
Hal itu disampaikan Presiden saat melakukan kunjungan di Posko Penanganan dan Penanggulangan COVID-19 Provinsi Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Selasa (30/6/2020).
"Menurut saya posisi sekarang ini strategi intervensi berbasis lokal itu yang paling efektif," ujar Presiden dalam arahannya sebagaimana disaksikan melalui video conference, di Jakarta, Selasa pagi.
Presiden mencontohkan strategi mengarantina, mengisolasi RT, RW, kampung atau desa lebih efektif daripada mengarantina kota atau kabupaten.
Baca Juga: Ancaman Covid-19 Belum Berakhir, Ini Arahan Jokowi Kepada Kepala Daerah
"Ini lebih efektif. Jadi strategi ini agar kita pakai bersama-sama sehingga kita harapkan terjadi penurunan (COVID-19)," ujar dia.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden berterima kasih atas kerja keras seluruh jajaran Provinsi di Jawa Tengah dalam penanganan COVID-19.
Dia berharap pada bulan Juli seluruh jajaran pimpinan daerah bekerja keras sehingga Jawa Tengah bisa benar-benar terbebas dari pandemi COVID-19 dan ekonomi bisa merangkak kepada sebuah pertumbuhan yang normal kembali.
Adapun berkaitan dengan strategi intervensi berbasis lokal, sebelumnya Ketua Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo juga menyampaikan pendekatan kearifan lokal merupakan hal penting dalam penanganan COVID-19.
Dia mengatakan para pimpinan daerah hingga kepala desa bisa menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami masyarakat, seperti bahasa daerah, dalam melakukan sosialisasi terkait protokol kesehatan, termasuk juga melibatkan seluruh elemen dan tokoh masyarakat di daerah.
Baca Juga: Jokowi Hentikan New Normal Jika Kasus Corona Naik Terus
Hentikan New Normal
Jokowi akan menghentikan penerapan new normal jika jumlah kasus corona naik terus. Jokowi mengingatkan keputusan untuk membuka tatanan kehidupan normal baru (new normal) di setiap daerah harus didukung data-data keilmuan yang menunjukkan penurunan kasus COVID-19.
Jokowi menekankan pentingnya setiap kepala daerah dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 berpegang pada data kelimuan (science).
“Jangan sampai kita berani membuka, masuk ‘new normal’ (normal baru) tapi keadaan datanya masih belum memungkinkan. Jangan dipaksa. Sehingga tahapan-tahapan harus betul-betul disiapkan,” ujar Presiden Jokowi dalam kunjungannya ke Posko Penanganan COVID-19 di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (30/6/2020).
Para kepala daerah dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 juga harus selalu melibatkan praktisi seperti ahli epidemiologi, ilmuwan, dan para tenaga medis, dalam pengambilan keputusan.
“Jangan sampai membuka pada tatanan baru ‘new normal’, tapi tidak melalui tahapan-tahapan yang benar. Setiap kita buat kebijakan, tolong yang namanya data keilmuan itu dipakai,” ujar Jokowi.
Dalam membuka fase normal baru, kata Jokowi, ada tahapan prakondisi dengan menyosialisasikan kepada masyarakat soal pelaksanaan protokol kesehatan secara disiplin.
Setelah itu, kepala daerah dan Gugus Tugas setempat harus menentukan waktu yang tepat untuk benar-benar membuka era normal baru.
“Jangan sampai R-t (angka reproduksi virus) masih tinggi di atas 1, R-naught masih tinggi, kita berani buka. Hati-hati, jangan membuat kebijakan tanpa membuat data, ilmu, yang jelas,” ujarnya.
Setelah itu, kepala daerah dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 menentukan sektor yang menjadi prioritas untuk memasuki normal baru tergantung perkembangan data dan karakteristik daerah tersebut.
“Tidak langsung dibuka semuanya. Apakah sektor industrinya sudah memungkinkan silakan. Apakah sektor pariwisatanya sudah memungkinkan silakan. Tapi juga mungkin masih dibatasi (kapasitasnya),” ujarnya.
Presiden mencontohkan daerah pariwisata yang memiliki kapasitas 1.000 orang, pada tahap awal pembukaan normal baru, perlu ada pembatasan kunjungan menjadi 500 orang.
Setelah itu, keberlangsungan normal baru harus dievaluasi. Jika fase normal baru malah mendorong penambahan kasus COVID-19 di daerah, maka fase tersebut harus dihentikan.
“Setiap hari, setiap minggu, setiap dua minggu terus dievaluasi, dimonitor dan dievaluasi. Kalau keadaannya naik, ya tutup lagi. Harus berani seperti itu,” ujar dia. (Antara)
