Suara.com - Pidato Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara memantik khalayak. Tak lain adalah ucapan sang presiden yang tampak marah hingga mengancam akan melakukan reshuffle kabinet.
Dalam video berdurasi 10 menit 20 detik tersebut Jokowi tampak emosi. Beberapa kali suara Jokowi meninggi. Jokowi mengkritik para pembantunya yang dinilai tak memiliki sense of crisis dan bekerja ala kadarnya.
Kepala Negara menyebut, tak ada perkembangan signifikan terkait kinerja para menteri dan pimpinan lembaga.
Di saat ramai soal Presiden Jokowi marah hingga ancam reshuffle kabinet, Jauh di Afrika Barat, Presiden Guinea-Bissau, Umaro Sissoco Embalo tanpa basa basi langsung memecat lima menterinya sekaligus, termasuk menteri pertahanan dan menteri dalam negeri, menurut dekret yang dirilis pada Minggu (28/6/2020).
Baca Juga: Jokowi Marah-marah 18 Juni, Kenapa Baru Diunggah 28 Juni?
Embalo tidak mengungkapkan alasan pemecatan para menteri tersebut, yang seluruhnya merupakan anggota partai MADEM-15 pimpinan Embalo atau partai-partai yang loyal kepada presiden.
Langkah tersebut memperparah ketidakpastian politik di negara kecil Afrika Barat tersebut, di mana Embalo dinyatakan sebagai pemenang pemilihan presiden pada Desember lalu dan Domingos Simoes Pereira dari partai PAIGC berada di urutan kedua.
"Itu merupakan strategi Umaro Sissoco Embalo untuk mendapatkan mayoritas di parlemen," demikian situs pro-PAIGC Ditadura de Consenso melalui analisis daring menyusul adanya dekret tersebut sebagaimana dilansir Antara dari Reuters, Senin.
Pemecatan sejumlah pembantu presiden itu terjadi menjelang sidang parlemen pada Senin, ketika para anggota dewan diperkirakan akan memperdebatkan tentang aliansi politik mana yang berhak memerintahkan negara.
Gejolak pascapemilihan memendam harapan bahwa pemilu akan mengakhiri kekacauan kelembagaan selama bertahun-tahun.
Baca Juga: Jokowi Ancam Reshuffle Kabinet, PKS: Buktikan!
Mantan presiden Jose Mario Vaz melakukan bongkar pasang tujuh perdana menteri dalam lima tahun di tengah konflik dengan PAIGC, yang mengendalikan sebagian besar kursi di parlemen.