Infografis
Suara.com - Anggota DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, menyoroti sikap Presiden Jokowi ketika marah di depan menteri hingga mengancam adanya reshuffle Kabinet Indonesia Maju.
Menurut Mardani, dalam kondisi krisis diperlukan keputusan dan tindakan cepat dari seorang pemimpin, bukan sekadar berpidato dan mengeluh di depan menteri serta rakyat.
"Pak Presiden Joko Widodo @jokowi, dalam kondisi krisis diperlukan keputusan dan tindakan (action) cepat dari seorang pemimpin, bukan sekadar pidato dan mengeluh di depan menteri dan rakyat. #leadership," cuit Mardani seperti dikutip Suara.com dari akun jejaring sosial Twitter @MardaniAliSera, Senin (29/6/2020).
Mardani menyerukan agar Jokowi segera bertindak jika ada menteri, pejabat atau aturan yang perlu diganti guna mempercepat eksekusi program penanganan krisis. Otoritas sepenuhnya di tangan Jokowi.
Baca Juga: Jokowi: Insentif Tenaga Medis Segera Dibayar, Kemenkes Jangan Bertele-tele!
"Bila ada menteri, pejabat, atau aturan yang perlu diganti utk mempercepat ekskusi program penanganan krisis, segera lakukan. Otoritas dan tanggung jawab sepenuhnya di tangan Anda selaku Presiden RI. #leadership," kicau Mardani Ali Sera.
Pun Mardani Ali Sera menyoroti pidato Jokowi tersebut yang ternyata sudah sejak 10 hari lalu namun baru diunggah Minggu 28 Juni 2020. Mardani mempertanyakan tindakan dan putusan Jokowi sejak pidato itu dilontarkan 10 hari lalu.
"Pidato ini ternyata pidato 10 hari yang lalu, baru diunggah kemarin oleh Biro Pers Istana setelah 10 hari. Dan dalam 10 hari ini belum ada keputusan dan tindakan apapun dari Pak Jokowi setelah pidato marah-marah dan mengeluh. #leadership," tulis Mardani.
Dengan tegas, Mardani menuliskan Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang jelas, bukan sekadar mengeluh dan marah-marah seolah-seolah pencitraan.
"Indonesia butuh kepemimpinan yang jelas, bukan sekadar mengeluh dan marah-marah seakan pencitraan #leadership," cuit Mardani.
Baca Juga: Tengku Zul Komentari Jengkelnya Jokowi ke Kemenkes: Pak Presiden Heran?
Ancaman reshuffle
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo a.k.a Jokowi memperingatkan para menteri Kabinet Indonesia Maju yang masih bekerja biasa-biasa saja saat pandemi covid-19, untuk mengubah cara kerjanya.
"Perasaan ini harus sama. Kita harus mengerti ini. Jangan biasa-biasa saja, jangan linear, jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali kita, saya lihat masih banyak kita yang menganggap ini normal," kata Presiden Jokowi dengan nada tinggi, saat menyampaikan arahan dalam sidang kabinet paripurna, di Istana Negara pada 18 Juni 2020.
Video arahan Presiden Jokowi tersebut baru dikeluarkan oleh Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden pada "channel" Youtube Sekretariat Presiden pada Minggu.
Dalam arahan tersebut, Presiden Jokowi bahkan membuka opsi "reshuffle" menteri atau pembubaran lembaga yang masih bekerja biasa-biasa saja.
"Bisa saja, membubarkan lembaga, bisa saja 'reshuffle'. Sudah kepikiran ke mana-mana saya, entah buat perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang) yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada, kalau bapak ibu tidak merasakan itu sudah," kata Presiden Jokowi sambil mengangkat kedua tangannya.
