Infografis
Suara.com - Direktur Litbang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Wawan Wardiana membeberkan masalah yang ada di dalam Kartu Prakerja. Menurutnya, berdasarkan keterangan pakar bahwa sebagian pelatihan yang ada di Kartu Prakerja tidak layak.
Hal itu disampaikan oleh Wawan dalam diskusi daring bertajuk "Cegah Korupsi, Tingkatkan Efektifitas Kartu Prakerja. Bagaimana seharusnya?" pada Sabtu (27/6/2020).
"Tadi terkait dengam kontennya sekarang di dalam konten itu sendiri itu kita lihat kita diskusi dengan pakar paham dengan pelatihan. Dari 1.800 sekian pelatihan yang ada di Kartu Prakerja sekarang itu menurut mereka itu hanya 24 persen saja yang layak disebut pelatihan. Sehingga sisanya dianggap tidak layak sebagai pelatihan," kata Wawan dalam diskusi.
Bahkan menurutnya tak hanya sampai di situ saja. Dari 24 persen yang dinilai layak hanya setengahnya yang bisa dilakukan pelatihannya secara online.
Baca Juga: KPK Bongkar Modus Kotor Ikut Kartu Prakerja Jokowi
"Dari 24 persen sendiri itu juga kalaou kita pilah lagi hanya 50 persen yang bisa dilakukan oelatihannya lewat online jadi sisanya harus ada offline tau kombinasi antara kedua tersebut," ungkapnya.
Wawan juga memaparkan bahwa konten pelatihan yang ada di Kartu Prakerja banyak juga sama dengan pelatihan-pelatihan yang diberikan secara gratis di YouTube.
Lebih lanjut, Wawan mengatakan, atas kejanggalan tersebut pun KPK sudah memberikan rekomendasi kepada pemerintah agar pendaftaran batch 4 Kartu Prakerja harus dihentikan terlebih dahulu.
Agar masalah-masalah yang ada tersebut bisa diperbaiki terlebih dahulu.
"Sambil diperbaiki batch 1 sampai batch 3 itu seperti apa. Jadi batch empatnya kita hentikan sambil memperbaiki batch 1,2 dan 3," tuturnya.
Baca Juga: Soal Kartu Prakerja, KPK: Lebih Baik Selamatkan Uang daripada Tangkap Orang
