Juru bicara pemerintah, U Zaw Htay mengatakan pihaknya memahami keprihatinan para aktivis HAM, tapi bagi mereka keamanan adalah prioritas utama.
"Meskipun mereka tidak memiliki layanan internet, operator telekomunikasi mengirimkan mereka informasi COVID-19 melalui pesan teks," kata Zaw Htay.
Pada 12 Juni, Kementerian Transportasi dan Komunikasi mengumumkan penutupan akan berlanjut hingga setidaknya hingga 1 Agustus 2020.
"Kami akan memulihkan layanan internet jika tidak ada lagi ancaman terhadap publik atau pelanggaran hukum telekomunikasi," kata Soe Thein, sekretaris tetap Kementerian Transportasi dan Komunikasi.
Baca Juga: Perangi Narkoba, Polisi Myanmar Sita Ratusan Kilogram Heroin dan Sabu