Cek Fakta
Suara.com - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak bisa mengatur kabinetnya yang terbilang gemuk. Buruknya komunikasi di dalam internal kabinet pun dianggapnya masih terjadi hingga saat ini.
Dedi mengatakan, gemuknya Kabinet Indonesia Maju justru melahirkan adanya ketimpangan komunikasi di dalamnya. Padahal, kabinet saat ini mayoritas masih berasal dari partai koalisi pendukung Jokowi bahkan dalam periode pertama.
"Kita bisa bayangkan bagaimana mungkin kabinet yang lebih besar adalah kelompok pendukung Jokowi sejak awal, sejak 2014 tetapi justru ketimpangan komunikasi, koordinasi, dan lain-lain itu juga sangat mengemuka di periode kali ini," kata Dedi dalam sebuah diskusi virtual, Kamis (25/6/2020).
Dedi menganggap, perbandingan dengan pemerintahan sebelumnya sangat tampak apalagi ketika disandingkan dengan pemerintahan era Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurutnya, saat itu posisi parlemen dipenuhi oleh oposisi namun komunikasinya cukup baik sehingga komunikasi di internal koalisi pemerintahannya berjalan lebih baik.
Baca Juga: Kritik Kabinet Jokowi, Fahri Hamzah: Menkopolhukam Pendiam, Menkesnya Kabur
Pemandangan itu tidak bisa dilihat pada Pemerintah Jokowi saat ini. Pertama, oposisi yang ada saat ini terlalu kecil karena sebagaimana diketahui hanya ada satu partai saja, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Dedi menilai kalau buruknya komunikasi antara oposisi dengan koalisi pemerintahan ternyata berimbas kepada komunikasi internal pemerintah.
"Artinya, di internal pemerintah sendiri pun ternyata kekisruhan sejak Pemilu 2019 sudah satu tahun ini berlalu ternyta kekisruhan itu masih tetap ada," tuturnya.
Dedi mengajak untuk memperhatikan persoalan yang belum tuntas di zona-zona 'basah'. Hingga saat ini penentuan para elit di BUMN masih didiskusikan.
"Padahal kan semestinya ketika pemerintahan itu sudah ditentukan, sudah dimenangkan oleh satu kubu, paling tidak satu tahun itu udah stabil dan mereka sudah fokus dalam proses kerja," tuturnya.
Baca Juga: Setahun Kabinet Jokowi, Survei ASI: 75,6 Persen Publik Ingin Ada Reshuffle
Pemandangan tersebut, dikatakan Dedi, akan menghambat pembangunan sebuah negara. Dengan begitu ia menilai kalau sebaiknya pemerintah bisa memperbaiki komunikasi baik di bagian internal, dengan oposisi ataupun dengan masyarakat.
"Nah, menurut saya kata kuncinya memang ada di persoalan komunikasi. Bisa saja, ini bisa saja, bahwa sebetulnya yang paling diharapkan oleh masyarakat itu sebetulnya juga sudah dijalankan oleh pemerintah baik itu oleh kabinet maupun oleh presiden," katanya.
