Infografis
Hal ini diungkap Kurnia merujuk pada fakta yang terjadi di KPK seperti pengembalian paksa penyidik KPK ke institusi Polri, penafsiran keliru publikasi terkait penghentian penyelidikan, tertutupnya akses publik, upaya intervensi pemanggilan saksi, kental dengan gimmick politik, dan memberikan perlakuan khusus kepada tersangka.
"Tentu ini menunjukkan minimnya pengetahuan dari Pimpinan KPK untuk menciptakan tata kelola organisasi yang baik," ucap Kurnia.
Terakhir, fungsi Dewan Pengawas KPK juga dianggap belum berjalan efektif sebagaimana yang dimandatkan oleh Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019.
Menurut Kurnia, Dewas KPK belum menyampaikan temuan penting terhadap potensi pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai lembaga antirasuah tersebut.
Baca Juga: Mantan Menteri Keuangan Agus Martowardojo Diperiksa KPK
"Ini menujukkan bahwa Dewan Pengawas berupaya menutup diri terhadap ragam persoalan di era kepemimpinan Komjen Firli Bahuri. Tak hanya itu, saat merumuskan kode etik, Dewan Pengawas juga tidak lagi mengakomodir pengaturan etik Pimpinan KPK," kata Kurnia.
Maka itu, ICW dan TII merekomendasikan adanya pembenahan dalam bidang penindakan. Sekaligus, untuk memastikan adanya objektivitas dan independen saat mengusut sebuah perkara.
"Integrasi antara penindakan dan pencegahan pun perlu dipikirkan ulang serta juga mereformulasikan strategi pencegahan yang selama ini ada di KPK. Pada bagian tata kelola organisasi, sebaiknya pimpinan KPK untuk meminimalisir gimmick politis dan mengedepankan nilai transparansi dan akuntabilitas dalam mengeluarkan sebuah kebijakan," ucapnya.
