Infografis
Suara.com - Kementerian Pertahanan Australia akan mengerahkan 1000 tentara Melbourne sebagai upaya untuk membantu penanganan wabah virus corona yang belakangan meningkat di negara bagian Victoria.
Menyadur Channel News Asia, Victoria mencatatkan hampir 150 kasus baru dalam sepekan terakhir. Kasus merebak di Melbourne.
Menteri Pertahanan Australia Linda Reynolds pada Kamis (25/6), mengumumkan upaya pengirimiman tentara ini akan dilakukan secapatnya, dalam beberapa hari mendatang.
Reynolds menjelaskan Pasukan Pertahanan Australia akan dibagi untuk dua tugas. Sekitar 850 tentara akan membantu memantau para pelancong internasional yang menjalani karantina di hotel.
Baca Juga: KPK Periksa Eks Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo
Sementara sekitar 200 lainnya akan memberikan dukungan di bagian logistik dan medis ke fasilitas pengujian Covid-19.
Personel militer sebelumnya telah dikerahkan untuk menjaga perbatasan negara-negara bagian yang ditutup dan menyediakan dukungan perencanaan untuk layanan manajemen kesehatan, termasuk di Victoria.
Perdana Menteri Victoria Daniel Andrews, mengatakan pihak berwenang mulai menguji coba seluruh pinggiran kota yang terdampak paling buruk untuk menekan munculnya gelombang kedua.
"Kami memiliki ambulans dan van lain yang benar-benar akan berada di ujung jalan pemukiman warga," ujar Andrews.
"Kami akan melihat jumlah (kasus) ini meningkat dalam beberapa hari mendatang."
Baca Juga: Nyatakan Dukung LGBT, Netizen Indonesia Geruduk Instagram Unilever
Sejauh ini Australia mencatatkan lebih dari 7.500 infeksi virus corona dengan 104 kematian pada Kamis (25/6).
Sebelumnya, Perdana Menteri Scott Morrison mengatakan Australia menerapkan protokol kesehatan yang akan mencegah virus semakin mewabah, untuk itu ia mendesak agar pemerintah pusat dan negara bagian membuka kembali aktivitas ekonomi.
"Kita harus hidup berdampingan dengan Covid-19. Itu kan akan ke mana-mana. Kita harus terus maju," kata Morrison.
Australia pada akhir Juli nanti berencana mencabut sebagian besar pembatasan jarak sosial. Kendati demikian, negara bagian akan diberi kekuasaan untuk menentukan waktu pelonggaran.
