Infografis
Suara.com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengizinkan pembukaan 29 kawasan konservasi untuk umum, namun dengan menerapkan pembatasan pengunjung dan pendaftaran pengunjung via daring sesuai dengan protokol pencegahan penularan COVID-19.
Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Wiratno dalam siaran pers kementerian di Jakarta, Kamis (25/6/2020), menjelaskan bahwa kawasan konservasi seperti taman nasional (TN), taman wisata alam (TWA), dan suaka margasatwa (SM) yang diperbolehkan menerima kunjungan telah menyusun protokol kunjungan sesuai protokol pencegahan COVID-19.
Protokol kunjungan ke kawasan konservasi mencakup pembatasan jumlah pengunjung dimulai dari sekitar 10 sampai 30 persen dari rata-rata jumlah pengunjung tahun lalu dan kemudian secara bertahap dapat ditingkatkan sampai maksimal 50 persen dari rata-rata jumlah pengunjung tahun lalu berdasarkan hasil evaluasi.
Protokol kunjungan terperinci disusun berdasarkan kondisi spesifik kawasan konservasi dengan mengacu pada protokol pencegahan penularan COVID-19 yang mencakup pembatasan jarak, pemeriksaan kesehatan (berdasar surat sehat), penggunaan masker, penyediaan fasilitas untuk cuci tangan, pemeriksaan suhu tubuh, dan pembatasan kegiatan pendakian hanya satu hari.
Baca Juga: Trenggiling Dihapus dari Daftar Obat, Lembaga Konservasi Sambut Positif
Selain itu, pengelola harus melakukan simulasi, uji coba, pelatihan, serta sosialisasi mengenai penerapan protokol pencegahan COVID-19 dan protokol kunjungan ke kawasan konservasi untuk memastikan seluruh petugas serta pihak terkait seperti aparat kepolisian, TNI, pemerintah desa, dan pemerintah kecamatan memahami dan mendukung pelaksanaannya.
Pengelola kawasan konservasi, menurut Wiratno, akan mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah setempat dalam menjalankan upaya pengamanan dan pengendalian kesehatan, menyediakan layanan pendaftaran pengunjung via daring, serta mengaktifkan layanan Call Center untuk masyarakat.
Wiratno menyatakan, sanksi dapat diberikan kepada pengunjung atau siapa pun yang tidak mematuhi protokol kunjungan yang ditetapkan. Sanksi bisa berupa pelarangan masuk ke kawasan konservasi atau keharusan melakukan kerja sosial seperti menyemai bibit, menanam pohon, membersihkan kawasan, mengumpulkan sampah, serta mengunggah konten promosi konservasi di media sosial.
Pembukaan kembali kawasan konservasi harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor SE.9/KSDAE/PJLHK/KSA.3/6/2020 tanggal 23 Juni 2020 tentang Arahan Pelaksanaan Reaktivasi Bertahap di Kawasan Taman Nasional, Taman Wisata Alam, dan Suaka Margasatwa untuk Kunjungan Wisata Alam pada Masa New Normal Pandemi COVID-19.
Wiratno mengatakan, pelaksana lapangan harus melakukan koordinasi dan konsultasi intensif dengan Posko Tanggap Darurat COVID-19 di wilayah masing-masing untuk mengetahui perkembangan situasi penularan COVID-19 di daerah setempat, yang akan menjadi masukan dalam menerapkan aturan kunjungan.
Baca Juga: Belum Mereda, Gelombang Tinggi Ancam Konservasi Penyu di Pantai Trisik
"Langkah ini harus dan perlu dilakukan karena dibuka atau tidaknya TN/TWA/SM untuk kunjungan wisata adalah mendasarkan pada rekomendasi dari Satgas COVID-19 setempat dan rekomendasi/arahan Gubernur atau Walikota/Bupati," katanya.
