Infografis
Suara.com - Anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon menganggap Kartu Prakerja sebagai program pemborosan. Ia pun menyebutkan ada 4 catatan terkait program tersebut.
Fadli Zon juga memprediksi program Kartu Prakerja akan menimbulkan masalah hukum dan politik di masa depan.
Hal ini disampaikan Fadli saat hadir dalam acara Mata Najwa bertajuk "Diimpit di Masa Sulit" yang tayang pada Rabu (25/6/2020) malam.
Kartu Prakerja, menurut Fadli Zon, merupakan program yang tidak tepat sasaran. Terlebih situasi ekonomi saat ini tengah diterjang oleh pandemi virus corona atau Covid-19.
Baca Juga: KPK Sebut Ada Potensi Kerugian Negara di Program Kartu Prakerja
"Menurut saya, jelas satu program yang pemborosan, tidak relevan, tidak tepat sasaran dan seharusnya dihentikan," kata Fadli Zon.
Mantan Wakil Ketua DPR RI ini lantas melontarkan empat cacatan untuk program Kartu Prakerja.
"Yang pertama adalah tidak relevan dengan situasi Covid ini," ucapnya.
Masyarakat yang ekonominya terdampak akibat pandemi ini lebih membutuhkan uang tunai, menurut Fadli Zon. Ia menyarankan agar sebaiknya pemerintah memberikan bantuan langsung tunai (BLT) saja.
"Yang kedua, skemanya saja tadi bermasalah. Jadi, tidak jelas skemanya. Kemudian validasi data juga lemah, tidak ada satu verifikasi," ujar Fadli.
Baca Juga: Kerja, Prakerja, Dikerjai: Bedah Film Program Prakerja, PHK Covid-19
Ia mengambil contoh saat salah satu pimpinan redaksi dari sebuah berita online dapat ikut mendaftar Kartu Prakerja dengan mudah.
Selain itu, Fadli Zon merasa perusahaan yang ditunjuk pemerintah sebagai mitra program Kartu Prakerja tidak berkompeten. Banyak pelatihan dalam program tersebut yang sebenarnya bisa diperoleh secara gratis.
"Tetapi alasan dari direktur ekeskutif tadi, menurut saya alasan yang sangat sumir, kalau untuk mengatakan sekian waktu-sekian waktu, udah lah, masyarakat juga memprotes ini dan ingin menghemat dana ini," katanya.
Fadli mengkritik pemerintah untuk tidak memakai dana yang dimiliki dengan media-media seperti ini, seperti memakai sistem online. Sebab tidak semua masyarakat dapat mengakses.
Ia menyakini program tersebut akan menjadi masalah hukum ataupun juga politik di masa mendatang.
"Menurut saya, ini akan menjadi masalah hukum di kemudian hari dan menjadi masalah politik di kemudian hari," pungkas Fadli Zon.
Potensi Kerugian Negara
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya potensi kerugian keuangan negara dalam program pemerintah terkait Kartu Prakerja. Metode pelatihan dalam yang dilakukan secara daring sangat tidak efektif.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, dalam kajian program kartu prakerja melalui daring, Kamis 18/6/2020) mengatakan, "Metode pelaksanaan program pelatihan berpotensi fiktif, tidak efektif, dan merugikan keuangan negara."
Alex menyebut tidak efektifnya pelatihan kartu pra kerja dengan metode daring. Lantaran ditemukan sejumlah fakta bahwa tak adanya kontrol untuk semua peserta menyelesaikan semua pelatihan.
Dimana, dari 1.895 pelatihan yang tayang dalam Program Kartu Prakerja, hanya 24 persen atau 457 pelatihan yang memenuhi syarat sebagai materi pelatihan. Kemudian, hanya 55 persen atau 457 pelatihan yang dapat diberikan secara daring.
"Dari 327 sampel pelatihan ditemukan 89 persen dari sampel pelatihan tersebut atau 291 pelatihan tersedia secara gratis di internet," ujar Alexander.
Selanjutnya, kata Alexander, lembaga pelatihan sudah menerbitkan sertifikat meskipun peserta belum menyelesaikan keseluruhan paket pelatihan yang telah dipilih.
"Peserta sudah mendapatkan insentif meskipun belum menyelesaikan seluruh pelatihan yang sudah dibeli, sehingga negara tetap membayar pelatihan yang tidak diikuti oleh peserta," ungkap Alexander.
Maka itu atas temuan pelatihan program kartu pra kerja dianggap tak efisien, KPK merekomendasikan kepada lembaga pelatihan agar interaktif kepada seluruh peserta agar dapat menyelesiakan seluruh paket pelatihan.
