Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mengklarifikasi ucapan 'PKI dimainkan kadrun'. Arief Poyuono mengatakan itu pernyataan dirinya sebagai Ketua Federasi Serikat Pekerja, bukan sebagai petinggai Gerindra.
Dalam video, Arief Poyuono mengatakan tak ada urusannya dengan Gerindra terkait pernyataan itu. Arief Poyuono juga mempersilakan orang yang menyeretnya ke sidang Majelis Kehormatan Gerindra menganalisis video itu.
"Pertama, saya berbicara bukan sebagai wakil ketua umum Gerindra dan saya tidak mewakili partai," tutur Arief Poyuono seperti dikutip Suara.com dari tayangan Apa Kabar Indonesia Malam TV One, Rabu (24/6/2020).
"Jadi bagi orang yang waras, nggak gila, nggak goblok dan nggak bodoh, tolong analisis Youtube saya itu. Jelas ada pertanyaan dari penanya apakah mas Arief ini sebagai orang Gerindra dan berada di Jokowi, saya jelaskan nggak ada urusan saya sama Gerindra, saya ini pimpinan buruh, itu kan videonya jadi satu cuma dipisah," ujar Arief Poyuono.
Baca Juga: Arief Poyuono Sebut Isu PKI Dibuat Kadrun, Tengku Zul Sentil Prabowo
Pada rekaman wawancara tersebut, kata Arief Poyuono, dirinya mengatakan bahwa siapapun yang akan memakzulkan Presiden Jokowi alias Joko Widodo bakal berhadapan dengan kelompok buruh.
"Saya berbicara sebagai pimpinan buruh dan saya mengatakan bahwa isu bangkitnya PKI yang membuat itu kadrun dengan kapasitas saya sebagai Ketua Federasi Serikat Pekerja bukan sebagai waketum," terang dia.
Arief Poyuono menjelaskan organisasi serikat pekerja yang dipimpinnya ini lahir jauh lebih dulu ketimbang Partai Gerindra. Artinya, menurut dia, tidak menggunakan nama Gerindra terlebih sebagai wakil ketua umum partai itu.
"Sejak awal penanya saya, Rudi Kamri mengatakan ke saya bukan sebagai orang Gerindra, tapi sebagai tokoh nasional yang fenomenal. Jadi kalau yang mengatakan saya sebagai Waketum Gerindra adalah orang-orang yang otaknya bodoh atau di lutut," terang Arief Poyuono.
Arief Poyuono memberikan contoh Habiburokhman sebagai rekannya di Partai Gerindra. "Misalnya seorang Habiburokhman, dia seorang lawyer, dia sebagai ketua di Gerindra, apakah dia terbawa sebagai ketua di Gerindra? Ya dia sebagai lawyer, gitu lho, melekat lawyersnya," tutur dia.
Baca Juga: Soal Mafia di Pemerintahan, Arief Poyuono: Merugikan Negara Siap-Siap Dibui
Ketika ditanyakan apakah dia akan datang dalam sidang etik oleh Majelis Kehormatan Partai Gerindra, Arief Poyuono pun menolak. Menurut dia, lebih baik mengurus ayamnya di rumah, ketimbang datang ke sidang tersebut.
"Ngapain saya datang, mendingan ngurus ayam di rumah lagi bertelur sama ngurusin kandang ayam saya. Apalagi ini lagi Covid, ekonomi susah. Mending saya pelihara ayam, ambil telurnya untuk dimakan daripada ke sidang MK yang nggak jelas," kata Arief Poyuono.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mengeluarkan statemen kontroversial mengenai kadrun dan PKI.
Celotehan Poyuono 'PKI dimunculkan kadrun' muncul dalam wawancara kanal YouTube 'Kanal Anak Bangsa'. Pernyataan itu seketika memicu kontroversi di kalangan publik.
Dalam video tersebut, mulanya Poyuono menuturkan bahwa isu kebangkitan PKI yang merebak adalah kabar bohong yang bertujuan untuk mendelegitimasi kekuasaan Presiden Jokowi.
Ia lantas berpendapat bawah isu serupa digaungkan oleh kadrun-kadrun dan orang-orang yang tidak menginginkan perdamaian Indonesia.
Berikut kutipan pernyataan Poyuono.
"Nggak ada, itu (kebangkitan PKI) cuma isu-isu bohong aja. Isu-isu itu sebenarnya hanya untuk mendelegitimasi Kangmas Jokowi, yang selalu dituduh apapun dia seakan-akan dia ada hubungannya sama PKI. Seperti itu kan aneh, munculnya itu di eranya Pak Jokowi aja. Dulu era SBY nggak ada, era Mega nggak ada, ini kan aneh,"
"Yang pasti (penyebar isu) ini adalah kadrun, kadrun kadrun ya yang pasti. Yang kedua mungkin orang-orang yang tidak menginginkan adanya perdamaian di Indonesia, yang selalu ingin mengacau yang selalu ingin mendiskreditkan pemerintah yang sah dan konstitusional dengan isu-isu PKI."
Gara-gara ucapan itu, Arief Poyuono dilaporkan ke Majelis Kehormatan Partai Gerindra dan diminta untuk menghadiri sidang etik.