Infografis
Suara.com - Mabes Polri telah menyiapkan dua pertiga anggotanya untuk melakukan pengamanan terkait kegiatan Pilkada serentak tahun 2020. Mereka nantinya akan bertugas mengamankan 270 wilayah yang akan melaksanakan pilkada secara serentak pada 9 Desember mendatang.
Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Awi Setiyono mengemukakan hal itu berdasar Surat Telegram Kapolri Jenderal Polisi Idham Aziz Nomor 307 tertanggal 16 Juni 2020 tentang Rincian Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Pilkada Serentak Tahun 2020. Surat telegram Kapolri itu dikeluarkan menindaklanjuti terbitnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Serentak Tahun 2020.
"Pelibatan kekuatan Polri dalam pengamanan Pilkada serentak tersebut sesuai dengan ketentuan adalah sebanyak dua pertiga (2/3) kekuatan jumlah personel Polri. Data real tentunya nanti kekuatan akan kita update setiap saat karena saat ini masih digodok," kata Awi saat jumpa pers di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (23/6/2020).
Awi mengemukakan, dalam pelaksanaannya Polri akan dibantu oleh TNI dan stakeholder lainnya. Sementara, terkait pola pengamanan Pilkada Serentak 2020, kekinin masih dalam proses perencanaan yang didasari atas empat indikator potensi kerawanan.
Baca Juga: Mabes Polri Tegur Kapolres Sula yang Masalahkan Postingan Candaan Gus Dur
Empat indikator potensi kerawanan itu, yakni pertama, dimensi penyelenggaraan; kedua, dimensi peserta atau kontestan; ketiga, dimensi potensi gangguan Kamtibmas; dan kempat, dimensi ambang gangguan.
Awi menambahkan, pola pengamanan nantinya juga akan didasari dengan hasil pemetaan kerawanan tentang tahapan Pilkada Serentak Tahun 2020 yang dilakukan di wilayah masing-masing. Misalanya, potensi konflik di setiap daerah berkaitan dengan pelaksanaan pilkada-pilkada sebelumnya.
"Beberapa hal yang menjadi perhatian dari Pemilu atau Pilkada sebelumnya yaitu antara lain adanya praktik money politik, kemudian politik identitas, kemudian hoaks, hate speech dan black campaign," pungkas Awi.
