Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) batal mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) yang memvonis pemerintah bersalah atas pemblokiran internet di Papua.
Juru Bicara Presiden Bidang Hukum Dini Purwono mengatakan, tindakan-tindakan yang ada dalam keputusan PTUN sudah dihentikan pemerintah.
"Karena memang tindakan-tindakan yang dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dalam keputusan PTUN tersebut memang sudah dihentikan oleh Pemerintah," ujar Dini saat dikonfirmasi Suara.com, Senin (22/6/2020).
Sehingga, kata Dini, tidak ada lagi substansi yang diperdebatkan dengan mengajukan banding terkait putusan PTUN.
Baca Juga: Tim Pembela Kebebasan Pers Sayangkan Jokowi Banding Putusan Blokir Internet
"Jadi tidak ada lagi substansi yang harus diperdebatkan," ucap dia.
Lebih lanjut, Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tersebut menegaskan saat ini pemerintah fokus menangani Covid-19.
"Konsentrasi pemerintah pada saat ini lebih baik diarahkan kepada hal-hal yang lebih penting terutama terkait situasi pandemi Covid-19," katanya.
Sebelumnya, pemerintah mengajukan banding kasus pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat dengan surat pemberitahuan pernyataan banding Nomor: 230/G/TF/2019/PTUN-JKT tanggal 16 Juni 2020
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 230/G/TF/2019/PTUN-Jakarta pada 3 Juni 2020 itu menyatakan Presiden dan Menkominfo melanggar hukum.
Baca Juga: Akses Internet Diblokir, Pers Papua Dibungkam
Dalam putusan sebelumnya, majelis hakim menyatakan tindakan tergugat I (Kementerian Kominfo) dan Tergugat II (Presiden RI) yang memperlambat dan memutus akses internet di Papua, Papua Barat pada Agustus dan September 2019 adalah Perbuatan Melanggar Hukum. Hakim juga menghukum Tergugat membayar biaya perkara.
