Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Partai Gelora Fahri Hamzah mengkritik sistem pemilihan umum (pemilu) yang terjadi di Indonesia. Mulai dari suap menyuap demi mendapatkan banyak suara pemilih hingga memanfaatkan media massa milik pribadi untuk berkampanye.
Fahri mengungkapkan, sistem pemilu mesti didesain antikorupsi sejak awal. Sehingga, orang-orang yang terpilih dari pemilu itu merupakan orang yang memiliki pemikiran bukan orang yang banyak memiliki pundi-pundi tanpa membawa pemikiran kuat sebagai wakil rakyat.
"Bukan orang yang punya uang, bukan orang yang punya kedudukan. (Itu) bisa didesain," kata Fahri dalam sebuah diskusi virtual, Sabtu (20/6/2020).
Fahri juga mengemukakan apabila proses pemilu dapat diselenggarakan secara sederhana, maka bisa menghindarkan dari adanya praktik-praktik suap. Selain itu, juga mengurangi adanya kandidat pemilu menjual hartanya sehingga ketika terpilih malah memikirkan soal mengembalikan modal.
Baca Juga: Jelang Pilkada, Fahri Hamzah Ngadu Soal E-KTP ke Mendagri Tito Karnavian
"Hentikan itu. Selesaikan dengan cara kita mengatur sistem yang memungkinkan, hemat, orang dapat semua kesempatan, tapi harus ada keberanian," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Fahri juga sempat menyinggung partai politik yang memanfaatkan saluran televisi pribadi sebagai wadah kampanye. Menurutnya meskipun saluran telivisi itu menjadi hak milik partai politik, akan tetapi tidak etis dan lebih baik diberikan kepada rakyat.
"Kok ada satu tv, isinya cuma satu partai. Kerja bakti di ujung gunung pakai (TV) itu, pengobatan di ujung gunung pakai (TV) itu, seolah-olah partai lain enggak ada kerjaan. Ini enggak benar, ini harus dikoreksi," katanya.
