Jelang Pilkada, Fahri Hamzah Ngadu Soal E-KTP ke Mendagri Tito Karnavian

Sabtu, 20 Juni 2020 | 18:47 WIB
Jelang Pilkada, Fahri Hamzah Ngadu Soal E-KTP ke Mendagri Tito Karnavian
Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah. (Suara.com/Novian)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Pemerintah memastikan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 akan digelar pada Desember mendatang. Meski begitu, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menagih penyelesaian masalah KTP elektronik kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk menghindari adanya kecurangan dalam ajang kontestasi politik tingkat lokal tersebut.

Fahri mengatakan, pemerintah mesti mampu menghindari adanya kecurangan yang kerap terjadi selama pemungutan suara berlangsung. Salah satu faktor kecurangan yang bisa muncul karena carut marutnya E-KTP.

Menurutnya, apabila seluruh masyarakat sudah memiliki E-KTP, maka perseorangan yang ada sebagai pemilih hanya akan terdata sebagai satu orang atau tidak bisa digandakan bahkan dimanipulasi.

"Kalau kita sudah punya single identity number maka banyak sekali kecurangan yang bisa kita hindari," kata Fahri dalam sebuah diskusi virtual pada Sabtu (20/6/2020).

Baca Juga: Fahri Hamzah: Partai Politik Adalah Mesin Ide, Bukan Mesin Kekuasaan!

Bahkan, Fahri sempat menyinggung hal tersebut di depan Tito yang juga menjadi narasumber pada diskusi virtual tersebut. Ia mengaku sempat mengirim pesan singkat untuk mempertanyakan progres penyelesaian masalah E-KTP kepada Tito.

"Waktu terpilih jadi menteri, saya WA beliau dan saya titip satu saja. 'Pak, bisa enggak kita selesaikan E-KTP?'" ungkapnya.

Menurut Fahri, saat ini pemerintah terkesan 'sunyi' dalam menyosialisasikan pentingnya satu nomor identifikasi kependudukan. Bahkan, ia menganggap permasalahan itu pun tidak kunjung henti antara Disdukcapil dan KPU padahal partai politik banyak yang protes dengan permasalahan data pemilih.

"Sementara partai-partai protes, banyak pemilih ini yang lahir zaman (Kerajaan) Majapahit orangnya masih nyoblos. banyak orang yang baru dua tahun umurnya sudah nyoblos," ujarnya.

Bahkan, Fahri mencurigai tidak ada itikad dari pemerintah untuk menyelesaikan perkara data pemilih yang bersumber dari nomor KTP. Akan tetapi ia tetap menyampaikan keinginanannya untuk melihat pemilu berlangsung tanpa adanya kecurangan yang terus terjadi.

Baca Juga: Luhut Polisikan Said Didu, Fahri Hamzah: Pemerintah Jangan Suka Main Lapor

"Ini bagaimana kita mau selesaikan? Menurut saya ini ada itikad kita enggak mau selesaikan. Kita ini mau terus ada kecurangan, kita ini mau terus ada permainan , itu yang saya khawatir, Pak," katanya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI