Infografis
Suara.com - Lembaga Arus Survei Indonesia (ASI) memperlihatkan hasil survei seputar kinerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin dalam beberapa bidang. Hasilnya, publik lebih puas melihat hasil kerja pemerintah dalam bidang keamanan dan tidak puas dengan bidang hukum.
Survei yang melibatkan 1.000 responden tersebut, melemparkan pertanyaan 'bagaimana kinerja Pemerintah Jokowi-Maruf Amin dalam beberapa bidang?'
Sebanyak 74,8 persen publik merasa puas dengan kinerja pemerintah di bidang keamanan. Sementara 22,7 persen publik memilih kurang puas dan 2,5 persen memilih tidak tahu atau tidak menjawab.
"Tingkat kepuasan publik paling tinggi tertuju pada bidang keamanan," kata Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia Rifan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (19/6/2020).
Baca Juga: Survei ASI: 68,3 Persen Publik Masih Puas Lihat Kinerja Jokowi
Posisi paling buncit, justru ditempati bidang hukum. Untuk kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah dalam penegakkan hukum hanya 61,6 persen dan 34,5 persen merasa kurang puas.
Peringkat kedua diduduki bidang pendidikan yang kinerjanya dengan tingkat kepuasan 73,3 persen, kemudian sebanyak 26,1 persen merasa tidak puas dan 0,6 persen memilih tidak tahu atau tidak menjawab.
Untuk nomor tiga ditempati bidang kesehatan yang mendapatkan presentase 72 persen, 26,5 persen lainnya merasa tidak puas dan 1,5 persen responden memilih tidak tahu atau tidak menjawab.
Sementara itu, dilihat pada posisi keempat ada bidang ekonomi. Sebanyak 66,2 persen publik merasa puas dengan kinerja pemerintah di bidang tersebut. Adapun 32,8 persen memilih tidak puas dan 1 persen lebih memilih tidak tahu atau tidak menjawab.
Kemudian di posisi kelima, sebanyak 64,1 persen publik memilih puas akan kinerja pemerintahan di bidang politik. 30,4 persen lainnya memilih kurang puas serta 5,5 persen responden memilih tidak tahu atau tidak menjawab.
Baca Juga: Hasil Survei ASI, Publik Puas dengan Kinerja Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf
Survei tersebut dilakukan pada 9 Juni hingga 12 Juni 2020 dengan melibatkan 1.000 responden yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia.
