Infografis
Suara.com - Aktivis dan peneliti muda Gustika Fardani mendorong anak muda untuk berani menyuarakan permasalahan Hak Asasi Manusia yang terjadi di Indonesia, khususnya masalah HAM di Papua.
Gustika mengatakan, selama ini perbincangan tentang HAM di Papua seperti tabu di kalangan anak muda sebab ada stigma yang menganggap membicarakan hal tersebut sebagai bagian dari separatis.
"Sesungguhnya membela HAM itu bukan berarti kita separatis yang mau memecahbelah negara atau anti pemerintah sekalipun. Justru ketika kita menyuarakan soal HAM dan apa yang sebenarnya terjadi Papua, eksploitasi lingkungan, pekerjanya dan rasisme yang sistemik, itu artinya menyuarakan kebenaran," kata Gustika dalam diskusi Amnesty Internasional Indonesia, Rabu (17/6/2020).
Cucu Wakil Presiden pertama RI Mohamammad Hatta itu menyebut yang perlu dilakukan antara Indonesia dan Papua baik pejabat pemerintah maupun rakyatnya adalah saling mendengarkan.
Baca Juga: Deretan Diskusi yang Mendapat Teror karena Bertema HAM Papua
"Saatnya sekarang sebagai WNI kita mulai paham apa yang terjadi di keseluruhan negara kita, apa yang terjadi di papua, dan PR kita sebenarnya mempelajari keresahan ini datang dari mana, akar masalahnya itu apa," ucapnya.
"Saya ingin mendorong teman-teman saya non timur, non Papua, lebih angkat bicara dengan apa yang terjadi di sekeliling kita, lebih bicara soal HAM, jangan takut lagi kalau dicap separatis," kata Gustika menegaskan.
Dia juga menilai pengiriman pasukan militer ke tanah Papua tidak akan menyelesaikan akar masalah karena sebenarnya orang Papua hanya ingin berbicara dan didengarkan.
Untuk diketahui, belakangan permasalahan HAM di Papua kembali mencuat ke publik setelah maraknya penangkapan aktivis dan mahasiswa yang menyuarakan diskriminasi dan rasisme, mereka kebanyakan ditangkap dan diadili dengan pasal makar.
Berdasarkan data dari Tim Papuans Behind Bars setidaknya ada 57 tahanan politik yang hingga kini tinggal 36 masih di dalam tahanan akibat menyuarakan permasalahan Papua.
Baca Juga: Bentuk Ideal Penegakan Hukum Pelanggaran HAM Berat di Indonesia
Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua juga mencatat ada 243 warga Papua; 38 perempuan, 110 anak-anak, dan 95 pria yang tewas diduga akibat operasi militer sejak 2018.
