Infografis
Suara.com - Dunia usaha harus tetap berjalan, sehingga para pekerjanya juga harus dipastikan aman. Hal ini diungkapkan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, yang minta pengawasan ketenagakerjaan di tingkat pusat dan daerah memastikan agar para pekerja dan buruh dapat bekerja dengan aman dan nyaman di lingkungan kerjanya masing-masing, di masa pendemi Covid-19.
“Dunia usaha harus tetap berjalan, namun para pekerja juga harus dipastikan aman. Di sinilah pentingnya peran pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), untuk memastikan pelindungan terhadap pekerja di tengah pandemi Covid-19, “ ujarnya, dalam Webinar bertema “Dinamika Kepatuhan Penerapan Norma Ketenagakerjaan Era New Normal Pasca Covid19”, yang diselenggarakan Forum Kader Norma Ketenagakerjaan Nasional (FKNKN) di Jakarta, Senin (15/6/2020).
Menurutnya, pengawas ketenagakerjaan harus melakukan berbagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid 19 di tempat kerja, serta kepatuhan para pelaku usaha dalam menerapkan norma ketenagakerjaan melalui langkah-langkah pencegahan, pemberian saran dan deteksi dini serta penegakan norma-norma ketenagakerjaan.
Ida juga minta pengawas ketenakerjaan meningkatkan kolaborasi dan sinergi dengan kader norma ketenagakerjaan di perusahaan-perusahaan, mengingat keberadaan kader-kader tersebut menjadi mitra strategis dalam membantu memastikan ditaatinya norma-norma kerja di perusahaan.
Baca Juga: Dukung Masyarakat dan Tenaga Medis di Kaltim, Kemnaker Sumbang APD
“Sesuai dengan tugas dan fungsinya, kolaborasi antara pengawas ketenagakerjaan dan kader norma harus menciptakan situasi kerja yang kondusif, dimana perusahaan tetap produktif dan hak-hak pekerja juga terlindungi," ujar Ida, yang didampingi Plt. Dirjen Binwasnaker & K3 Kemnaker, Iswandi Hari.
Ia mengaku, pengawasan ketenagakerjaan selalu dihadapkan pada tantangan klasik, yakni jumlah pengawas ketenagakerjaan yang belum ideal jika dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang menjadi obyek pengawasan.
“Inovasi pengawasan dengan menggunakan piranti teknologi informasi bisa menjadi solusi meringankan kerja pengawasan yang lebih optimal dan lebih memudahkan partisipasi publik dalam pengawasan norma kerja, “ katanya.
Ida mengungkapkan, jumlah perusahaan berdasarkan data wajib lapor ketenagakerjaan mencapai 252.880 perusahaan, dengan total tenaga kerja 13.138.048 orang. Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan dan Permen Ketenagakerjaan No. 1 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Menteri ketenagakerjaan No. 33 Tahun 2016, seorang pengawas ketenagakerjaan wajib memeriksa paling sedikit lima perusahaan setiap bulan atau 60 perusahaan dalam satu tahun.
“Dengan jumlah pengawas ketenagakerjaan saat ini, yang hanya sekitar 1.574 orang, pengawas hanya mampu mengawasi 103.680 perusahaan atau 40,9 persen dari jumlah perusahaan," katanya.
Baca Juga: Kemnaker dan BNI Salurkan Donasi Program Diaspora Peduli
Webinar tersebut dihadiri Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Periode (2005 – 2009) Erman Suparno; Direktur Kepesertaan BP Jamsostek E Ilyas Lubis, Plt. Dirjen Binwasnaker dan K3 Ghasmahadi; dan Ketua FKNKN Hari Wijaya dan jajarannya. (*)
