Infografis
Suara.com - Lonjakan tagihan listrik yang dialami sebagian anggota masyarakat di Indonesia, memunculkan pertanyaan soal keterbukaan dan kemampuan PT PLN dalam menyosialisasikan kebijakan.
Sejak awal Juni lalu, sejumlah konsumen Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengaku tagihan listriknya melonjak dan bahkan ada yang naik hingga melebihi 100 persen.
Di kota Malang, Jawa Timur, seorang pengusaha las mengaku tagihan listriknya naik menjadi Rp 20 jutaan, padahal bulan-bulan sebelumnya berkisar dua jutaan.
Belakangan PLN menyebut kasus ini akibat kerusakan alat kapasitor milik konsumen.
Baca Juga: Tagihan Listrik Melonjak, Pemerintah Gelar Aduan Secara Online
Ada pula sejumlah konsumen yang mengeklaim ada kesalahan pada PLN dalam penghitungan pemakaian listriknya, karena lonjakannya yang dianggap tidak wajar.
Dalam sepekan ini, pimpinan PLN dipaksa bekerja keras untuk menjawab berbagai keluhan, termasuk mengklarifikasi isu bahwa lonjakan tagihan itu lantaran pemerintah secara diam-diam menaikkan tarif listrik atau hal ini merupakan bagian dari strategi subsidi silang.
PLN menyebut kebanyakan kasus lonjakan tagihan listrik karena kenaikan volume penggunaan oleh konsumen di tengah pandemi Covid-19 dan kebijakan PSBB.
Kebijakan pembatasan sosial, menurut PLN, juga membuat petugas PLN yang mencatat meteran tidak menjalankan fungsinya, sehingga PLN secara mendadak memutuskan melakukan penghitungan secara rata-rata dalam tiga bulan, keputusan ini juga menimbulkan pertanyaan.
1. Apa yang terjadi pada 'tukang las di Malang' yang tagihan listriknya melonjak Rp20 jutaan?
Baca Juga: Tagihan Listrik PLN Naik Drastis, Pemerintah Buka Aduan Online
"Entah, pakai apa kami untuk melunasinya?" Teguh Wuryanto, pengusaha UMKM yang bergerak di bidang las di Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur, saat mengetahui tagihan listriknya melonjak sekitar Rp 20 jutaan pada April lalu.
