Suara.com - Mantan Ketua KPK Abraham Samad menyoroti sikap jaksa penuntut umum yang menuntut hukuman satu tahun penjara kepada Ronny Bugis dan Rahmat Kadir, terdakwa kasus teror air keras yang dialami Novel Baswedan.
Dia pun mengangap JPU juga gagal membuktikan motif utama dalam aksi teror yang dilakukan dua anggota Brimob aktif tersebut.
"Motif ketidaksukaan pelaku kepada Novel sangat subyektif dan lemah secara hukum. Ada motif utama yang gagal dimunculkan," ujar Abraham saat dikonfirmasi, Jumat (12/6/2020).
Lebih lanjut, Samad juga mempertanyakan sikap pimpinan KPK era Firli Bahuri Cs.
Baca Juga: Abraham Samad: Pelaku Teror Air Keras Novel Harusnya Dituntut Maksimal!
Dia menyebut, seharusnya pimpinan lembaga antirasuah itu melayangkan protes terkait tuntutan ringan dalam kasus teror air keras yang menimpa Novel.
"Patut juga dipertanyakan sikap pimpinan KPK yang mestinya melayangkan protes atau keberatan atas tuntutan itu. Tapi diamnya mereka seolah mengamini," kata dia.
Dia menganggap tuntutan satu tahun yang diberikan jaksa penuntut umum (JPU) kepada dua terdakwa kasus penyiraman air keras sangat melukai rasa keadilan Novel Baswedan sebagai korban aksi teror.
Bahkan, Samad menganggap jika tuntutan ringan terhadap dua terdakwa itu sangat aneh.
"Tuntutan ini aneh dan melukai rasa keadilan hukum, khususnya NB (Novel Baswedan dan keluarga)," kata dia.
Baca Juga: Buntut Kasus Novel Baswedan, Komitmen Jokowi Berantas Korupsi Meragukan
Samad menilai Novel sebagai penegak hukum yang memiliki integritas dalam pemberantasan korupsi, seharusnya mendapatkan perlakuan layak sebagai korban dan memberikan hukuman yang berat terhadap Ronny Bugis dan Rahmat Kadir.
"Pelakunya adalah penegak hukum, dan korban adalah penegak hukum. Ini adalah kejahatan penegak hukum terhadap penegak hukum (Novel). Seyogyanya hukum melindungi penegaknya yang berintegritas dengan menuntut pelaku dengan tuntutan maksimal," kata dia.
Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette satu tahun penjara.
Dua personel Brimob itu dinilai terbukti bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana penganiayaan berat sebgaimana Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1).
Jaksa Ahmad Patoni menjelaskan pertimbangan pihaknya menuntut Ronny dan Rahmat hanya satu tahun bui.
Ahmad berdalih berdasarkan fakta persidangan, kedua terdakwa tidak terbukti memiliki niat atau adanya unsur kesengajaan untuk melukai Novel sebagaimana dalam Pasal 355 KUHP.
"Jadi gini Pasal 355 dia harus mempersiapkan untuk melukai orang itu sudah ada niat dari awal. Sedangkan di fakta persidangan dia tidak ada niat untuk melukai," ujar Ahmad di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Kamis (11/6/2020) kemarin.
Ahmad lantas mengemukakan bahwa berdasar fakta persidangan diketahui bahwa kedua terdakwa disebutnya hanya ingin memberikan pelajaran kepada Novel. Hal itu dilakukan lantaran Novel dianggap sebagai orang yang lupa terhadap institusi Polri.
"Kemudian ketika dia ingin melakukan pelajaran penyiraman (air asam sulfat H2SO4) ke badannya (Novel) ternyata mengenai mata, maka kemudian pasal yang tepat adalah di Pasal 353, perencanaan, penganiyaan yang mengakibatkan luka berat," tutur Ahmad.
"Berbeda dengan Pasal 355, kalau Pasal 355 dari awal sudah mentarget dan dia lukai tuh sasarannya. Sedangkan ini dia tidak ada untuk melukai," imbuhnya.