Infografis
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara bisa menjatuhkan vonis secara adil kepada dua anggota polisi, Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette yang menjadi terdakwa dalam kasus penyiraman air keras yang menimpa Novel Baswedan.
Permintaan itu disampaikan KPK menanggapi tuntutan satu tahun penjara yang diberikan kepada Ronny Bugis dan Rahmat Kadir.
"KPK berharap majelis hakim akan memutus dengan seadil-adilnya dengan menjatuhkan hukuman maksimal sesuai dengan kesalahan dan perbuatan yang terbukti nantinya serta mempertimbangkan rasa keadilan publik, termasuk posisi Novel Baswedan sebagai korban saat menjalankan tugasnya menangani kasus korupsi," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Jumat (11/6/2020).
Ali menganggap hukumam yang adil sangat penting untuk memenuhi rasa keadilan bagi Novel yang merupakan aparat penegak hukum. KPK, kata dia terus mendorong agar para penegak hukum bisa mendapatkan perlindungan saat menjalankan tugasnya.
Baca Juga: DPR: Tuntutan 1 Tahun Terlalu Ringan Tak Sebanding Penderitaan Novel
"Kami akan terus menyerukan pentingnya perlindungan bagi para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya," kata dia.
Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette satu tahun penjara.
Mereka dinilai terbukti bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana penganiayaan berat sebgaimana Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1).
Dalam sidang yang digelar Kamis kemarin, jaksa Ahmad Patoni menjelaskan pertimbangan pihaknya menuntut Ronny dan Rahmat hanya satu tahun bui.
Ahmad berdalih berdasarkan fakta persidangan, kedua terdakwa tidak terbukti memiliki niat atau adanya unsur kesengajaan untuk melukai Novel sebagaimana dalam Pasal 355 KUHP.
Baca Juga: JPU: Fakta Persidangan Tak Ungkap Aktor Lain di Balik Penyiraman Novel
"Jadi gini Pasal 355 dia harus mempersiapkan untuk melukai orang itu sudah ada niat dari awal. Sedangkan di fakta persidangan dia tidak ada niat untuk melukai," ujar Ahmad di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
