Infografis
Suara.com - Dua terdakwa penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK, Novel Baswedan, hanya dituntut hukuman satu tahun penjara oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Rendahnya tuntutan tersebut membuat Tim Advokasi Novel Baswedan menjadi geram.
Salah satu anggota tim advokasi, Andi Muhammad Rezaldy, menilai keputusan dua terdakwa yakni Ronny Bugis dan Rahmat Kadir hanya dituntut satu tahun masa hukuman penjara menjadi sesuatu hal yang memalukan. Ia menganggap sistem peradilan bagi pelaku penyiraman air keras terhadap Novel malah tidak berpihak kepada korban.
"Alih-alih dapat mengungkapkan fakta sebenarnya, justru penuntutan tidak bisa lepas dari kepentingan elit mafia korupsi dan kekerasan," kata Andi dalam keterangan tertulisnya yang diterima Suara.com, Kamis (11/6/2020).
Sudah sedari awal, Tim Advokasi Novel Baswedan menemukan banyak kejanggalan yang muncul selama persidangan berjalan. Misalnya, dakwaan Jaksa dinilai seakan berupaya untuk menafikan fakta kejadian yang sesungguhnya.
Baca Juga: Hari Ini Sidang Tuntutan 2 Terdakwa Penyiraman Air Keras Novel Baswedan
Sebab, Jaksa hanya mendakwa terdakwa dengan Pasal 351 dan Pasal 355 KUHP terkait dengan penganiayaan. Padahal menurutnya, kejadian yang menimpa Novel itu dapat berpotensi menimbulkan hal buruk bahkan hingga meninggal dunia.
Oleh karena itu, Tim Advokasi Novel Baswedan menilai seharusnya Jaksa itu mendakwa dengan menggunakan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.
![Terdakwa kasus penyiraman air keras terhadap peyidik senior KPK Novel Baswedan, Ronny Bugis (kiri) dan Rahmat Kadir Mahulette (kanan) mengikuti sidang tuntutan secara virtual di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Kamis (11/6). [Suara.com/Angga Budhiyanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2020/06/11/46333-sidang-novel-baswedan.jpg)
Saksi diabaikan
Menurut pantauan Tim Advokasi Novel Baswedan, terdapat tiga saksi yang seharusnya dihadirkan dalam persidangan untuk menjelaskan duduk perkara sebenarnya. Tiga saksi itu disebutkan sudah pernah diperiksa oleh penyidik Polri, Komnas HAM, serta Tim Pencari Fakta bentukan Kepolisian.
"Namun, Jaksa seakan hanya menganggap kesaksian mereka tidak memiliki nilai penting dalam perkara ini," ucapnya.
Baca Juga: Diduga Korupsi Proyek Jalan, Kantor BBPJN II Medan Digeledah Polisi
Padahal menurutnya esensi hukum pidana itu adalah untuk menggali kebenaran materiil, sehingga langkah Jaksa justru terlihat ingin menutupi fakta kejadian sebenarnya.
