Infografis
Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menantang ekonom senior Rizal Ramli berdebat soal utang negara.
Menanggapi hal tersebut, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan persoalan utang negara harus dijelaskan, sehingga masyarakat paham.
Ngabalin menuturkan, seharusnya Rizal Ramli yang pernah duduk di kabinet sudah mengetahui bahwa pemerintah Indonesia sudah memiliki utang sebelum Presiden Jokowi menjabat.
"Masa sih Pak Rizal enggak tahu kalau Pak Jokowi masuk di pemerintahan, itu emang negara tidak punya utang? memang pemerintah tidak utang sebelumnya. Jadi kalau hari ini pak Rizal Ramli bilang Rp 5 ribu triliun selama utang Pak Jokowi. Ah masa sih Pak Rizal Ramli enggak tahu, ah kalau negara Indonesia ini sudah punya utang dari pemerintah sebelumnya," ujar Ngabalin saat dihubungi Suara.com, Kamis (11/6/2020).
Baca Juga: Wapres Ma'ruf Sebut 1.851 Anak Indonesia Jadi Korban Keganasan Covid-19
Menurut Ngabalin, penyerapan anggaran yang dilakukan pemerintah Jokowi jelas. Ia menegaskan bahwa tidak ada proyek yang mangkrak selama pemerintahan Jokowi.
"Memang harus diberitahu bahwa penyerapan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah itu kan jelas lokasi-lokasi nya, jelas tidak ada ada kegiatan proyek yang mangkrak sampai dengan miliaran triliun segala macam," ucap dia.
Karena itu Ngabalin meminta Rizal Ramli untuk menggunakan hati nurani dan membuka mata agar pernyatan-pernyataan yang disampaikan kepada masyarakat dapat memberikan pencerahan.
"Jadi pakailah nurani buka mata hati, buka mata kepala siapa saja sebagai seorang tokoh untuk rakyat kan selalu mendengarkan apa yang disampaikan supaya bisa memberikan pencerahan kepada rakyat Indonesia tentang semua statement dan dan pernyataan yang keluar," katanya.
Seperti diketahui, beberapa waktu yang lalu Menko Luhut menantang debat beberapa ekonom senior terkait utang negara, salah satunya adalah Rizal Ramli.
Baca Juga: 4 Masalah Ini Sering Dialami Keluarga Indonesia Selama Pandemi Covid-19
Pihak Majelis Jaringan Pro Demokrasi (ProDem) yang menjadi penengah di antara dua kubu itu telah mendapatkan jawaban dari pihak Rizal Ramli. Ekonom senior itu telah menentukan tanggal debat yakni 24 Juni 2020.
"Waktu sudah saya tetapkan kepada pihak Bang Rizal Ramli diwakili oleh Bang Adhie Massardi, tanggal 24 Juni ini, dua minggu dari sekarang saya sudah tetapkan," kata penyelenggara debat, Adamsyah Wahab, saat konferensi pers di Jalan Tebet Barat Dalam IV No. 5-7, Jakarta Selatan, Rabu (10/6).
Tantangan Luhut tersebut lantaran banyak pihak-pihak mengkritik pemerintah yang terus menambah utang negara.
Pemerintah hingga kini masih menambah utang negara khususnya ketika Indonesia yang tengah dilandai pandemi Covid-19.
Karena itu Luhut menantang para pengkritik utang negara dengan bertatap muka dengannya.
