Tak Peduli Corona, Mahfud Minta Pilkada Tetap Digelar 9 Desember

Kamis, 11 Juni 2020 | 06:16 WIB
Tak Peduli Corona, Mahfud Minta Pilkada Tetap Digelar 9 Desember
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD. (Suara.com/M. Yasir)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan kalau Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada tetap akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020.

Menurutnya penyelenggaraan Pilkada tidak bisa diundur lagi dengan alasan adanya pandemi virus Corona (Covid-19) yang tidak diketahui kapan akan berakhir.

Mahfud menuturkan jadwal yang sudah ditetapkan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang diteken Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada awal Mei 2020.

Tanggal 9 Desember itu juga sudah disepakati oleh tiga unsur yakni KPU, DPR RI, dan pemerintah. Menurutnya malah tidak akan jelas apabila penyelenggaraan Pilkada 2020 diundur kembali dengan alasan pandemi Covid-19.

Baca Juga: Bon Jovi Sebut Pilkada 2020 di Tengah Pandemi Corona Terkesan Dipaksakan

"Kalau menunggu kapan corona selesai juga tidak ada yang tahu kapan corona selesai. Sedangkan pemeritah itu perlu bekerja secara efektif," kata Mahfud melalui rekaman suara yang diterima Suara.com, Kamis (11/6/2020).

Mahfud menjelaskan Pilkada 2020 harus tetap digelar awal Desember itu karena untuk kebutuhan pemerintahan berjalan secara efektif. Kalau misalkan kepala daerah diisi oleh pelaksana tugas atau Plt, maka pemerintahannya tidak akan bisa mengambil langkah-langkah tertentu yang sangat diperlukan.

Mahfud mengklaim hampir dari seluruh kepala daerah yang berjumlah 270 orang setuju dengan jadwal Pilkada 2020 dilaksanakan pada Desember. Ia mengakui kalau ada suara-suara kecil yang keberatan, namun tidak mengurangi suara dukungan dari kepala daerah yang setuju.

Begitupun dengan masukan dari masyarakat yang dihiasi pro dan kontra. Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu, sudah menjadi hal yang biasa apabila tujuan baik itu diwarnai dengan suara yang berbeda-beda.

"Itu biasa lah, setiap ada apa-apa pasti ada yang setuju ada yang tidak semuanya berpikiran baik tetapi menuju kebaikan itu jalannya yang berbeda," ujarnya.

Baca Juga: Cegah Penularan Corona Saat Pilkada, Dubes Korsel Tawarkan Kerja Sama

"Nah itu saja sudah cukup kalau semuanya berpikiran baik, menurut saya pada akhirnya tidak akan menimbulkan konflik," pungkasnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI