Pertama dalam Sejarah, Sidang Umum PBB Tidak Dihadiri oleh Kepala Negara

Rabu, 10 Juni 2020 | 13:17 WIB
Pertama dalam Sejarah, Sidang Umum PBB Tidak Dihadiri oleh Kepala Negara
Ilustrasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). (Shutterstock)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Pertama dalam sejarah Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), sidang umum tahunan di New York, Amerika Serikat, tidak akan dihadiri oleh kepala negara beserta pejabatnya.

Menyadur New York Times pada Selasa (10/6/2020), Presiden Majelis Umum PBB Tijjani Muhammad-Bande mengatakan, para pemimpin dunia tidak akan hadir pada sidang umum tahunan di New York untuk kali pertama dalam 75 tahun sejak terbentuknya organisasi tersebut.

Hal itu dikarenakan pandemi virus corona yang masih menyerang sebagian besar negara di dunia, termasuk Amerika Serikat.

Muhammad-Bande mengatakan, dalam dua minggu ke depan,pihaknya akan mengumumkan bagaimana 193 kepala negara dan pemerintah menyampaikan pidato mengenai masalah-masalah dunia yang mendesak pada pertemuan tersebut.

Baca Juga: Amnesty Internasional Indonesia Laporkan Lima Masalah Papua ke Forum PBB

"Seorang presiden tidak mungkin pergi sendirian dan 'tidak memungkin' untuk membawa delegasi dalam jumlah besar ke New York selama pandemi," ujar Muhammad-Bande dikutip dari New York Post.

"Kami tidak dapat bertemu mereka secara langsung seperti dulu, tapi kami akan mengusahakan." tambah Muhammad-Bande.

Sekretaris jenderal PBB Antonio Guterres bulan lalu memberikan rekomendasi agar sidang umum tahunan para pemimpin dunia tersebut diperkecil karena pandemi covid-19.

Antonio Guterres menyarankan agar kepala negara menyampaikan pidato melalui rekaman video.

Video tersebut kemudian dibawa oleh perwakilan diplomat yang berbasis di New York dari masing-masing negara anggota.

Baca Juga: Sekjen PBB Serukan Aksi Damai untuk George Floyd di AS

Pertemuan para pemimpin dunia pada Sidang Umum PBB tersebut biasanya membawa ribuan pejabat pemerintah, diplomat, dan perwakilan masyarakat sipil ke New York.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI