Infografis
Suara.com - Media Asing ikut menyoroti kebijakan 'New Normal' di Indonesia yang baru-baru ini dicetuskan oleh Presiden Joko Widodo.
Asia Times menyebutkan kebijakan New Normal Indonesia 'sedang dalam bencana' dalam artikel yang berjudul 'Indonesia’s ‘new normal’ a disaster in the making'.
"Kemampuan Indonesia untuk mengatasi krisis ekonomi dan kesehatan masyarakat yang ditimbulkan oleh Covid-19 selalu menjadi hal yang sulit." tulis Asia Times pada artikel yang diterbitkan 8 Juni 2020.
"Tetapi Presiden Joko Widodo baru-baru ini mengumumkan kebijakan "New Normal", yang dimaksudkan untuk memulai kembali ekonomi Indonesia yang sedang merosot, diluncurkan bersamaan dengan upaya untuk menyesatkan dan menutup-nutupi risiko epidemi."
Baca Juga: Kasus Positif Corona Naik di Serang, Pemkot Tetap Berlakukan New Normal
Media asing tersebut menjabarkan bahwa kebijakan New Normal di Indonesia dikhawatirkan para ahli bisa menyebabkan adanya penularan yang lebih parah.
Menurut pernyataan Dr. Corona Rintawan, mantan anggota Satuan Tugas Nasional Covid-19 Indonesia, mengatakan pada Asia Times bahwa Covid-19 menimbulkan dampak sangat buruk bagi pemerintahan Indonesia.
Dr Corona mengatakan tanpa peraturan dan sanksi yang jelas tentang kebijakan 'New Normal' akan menjadi masalah besar saat membuka kembali sektor perekonomian. Terlebih dengan mengabaikan saran ahli ilmiah yang memperingatkan pemerintah agar tidak meremehkan skala infeksi, kematian dan kemungkinan adanya gelombang kedua Covid-19.
Asia Times juga menyoroti pengetesan Covid-19 di Indonesia yang dinilai hampir setara dengan Afghanistan yang paling rendah melakukan tes.
Satu inisiatif pelaporan warga negara yang dibuat oleh jurnalis dan akademisi, yang dikenal sebagai Lapor Covid-19, memperkirakan bahwa jumlah sebenarnya kematian mungkin dua hingga tiga kali lebih tinggi daripada yang dilaporkan secara resmi.
Baca Juga: Kemenparekraf Bahas Kesiapan Indonesia Masuk New Normal untuk Pasar India
Menurut Dr Corona hal tersebut terjadi karena pemerintah daerah enggan untuk tidak mengikuti kebijakan "Normal Baru" karena takut disalahkan.
