Infografis
Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menunda tantangan debat terbuka yang ia ajukan kepada Dosen Universitas Indonesia (UI) Djamester Simamarta.
Melalui juru bicaranya, Jodi Mahardi, ia mengatakan bahwa saat ini Luhut masih sibuk dengan aktivitasnya sehari-hari sehingga belum bisa menentukan kapan waktu untuk melakukan debat terbuka dengan Djamester.
Padahal, seperti diketahui, Menko Maritim Luhut adalah pihak pertama yang menantang Djamester untuk berdebat secara terbuka guna membahas utang negara.
"Pak Luhut masih sibuk saat ini," kata Jodi seperti dikutip dari Hops.id -- jaringan Suara.com, Selasa (9/6/2020).
Baca Juga: Bikin Ngeri! Warga Paksa Bawa Pulang Mayat Pasien Corona Pakai Gledekan RS
Jodi mengaku jadwal Menko Maritim saat ini masih sangat padat sehingga tantangan debat terbuka yang ia layangkan beberapa waktu yang lalu belum juga terlaksana sampai detik ini.
Meski demikian, Jodi berjanji acara debat itu akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat. Kesibukan Luhut sebagai menteri, menurutnya, adalah kendala terbesar mengapa diskusi yang dinantikan oleh publik itu tak juga terlaksana.
"Schedule juga enggak gampang, Pak Luhut juga masih sibuk, nanti kita rencana lah diskusi ilmiah saja," terangnya.
Sementara itu, dari pihak Djamester, dirinya menyatakan siap menerima tantangan debat dari Menko Maritim kapan saja. Ia pun mengaku telah dihubungi oleh pihak Kemenko Maritim dan Investasi terkait pengaturan jadwal debat.
"Sudah ada kontak, mengenai waktunya masih belum fix gitu ya. Jadi saya sudah dikontak," kata Djamester.
Baca Juga: 5 Daerah Penyumbang Pasien Corona Terbanyak 9 Juni Hari Ini
Lewat akun Twitter-nya @DSimarmata, dosen senior UI itu mengatakan dirinya akan memberikan kritik yang ilmiah. Ia tak ingin hanya koar-koar tanpa data dan perhitungan yang nyata.
"Saya tidak hanya kritik, tetapi dengan data dan perhitungan. Saya tidak akan mau teriak-teriak tanpa ada dasar. Di luar ini saya sedang nulis buku kecil tentang perbankan, moneter, dan pembangunan. Tadinya saya harap jawaban datang dari Menkeu & Wamenkeu," katanya.
