Infografis
Suara.com - Sebanyak 26.606 kendaraan diberi sanksi putar balik lantaran tidak memiliki surat izin keluar-masuk atau SIKM saat hendak memasuki wilayah Jakarta.
Puluhan ribu kendaraan itu terjaring operasi penyekatan arus lalu lintas yang telah digelar selama enam hari sejak 27 Mei hingga 4 Juni 2020.
"Sejak 27 Mei hingga 4 Juni 2020, Polda Metro Jaya telah memutar balikkan 21.084 kendaraan bermotor yang hendak keluar masuk Jakarta," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus kepada wartawan, Jumat (5/6/2020).
Yusri mengemukakan bahwa puluhan ribu kendaraan itu terjaring operasi penyekatan di 20 titik pos pemeriksaan SIKM yang didirikan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya.
Baca Juga: Dokter di Tegal Meninggal Kena Corona, Ibu dan Adiknya Ikut Terjangkit
Dari 20 titik pos pemeriksaan, 9 pos di antaranya berada di wilayah Jakarta dan 11 pos berada di wilayah penyangga Jakarta seperti Tanggerang, Kabupaten Bekasi dan Kabupeten Bogor.
Menurut Yusri, jenis kendaraan yang paling banyak terjaring operasi di pos yang berada di wilayah Jakarta yakni kendaraan sepeda motor. Sedangkan, untuk kendaraan yang paling banyak terjaring operasi di pos yang berada di luar wilayah Jakarta yakni didominasi oleh jenis kendaraan pribadi.
"Dari data kendaraan yang diputar balikkan di wilayah DKI Jakarta didominasi sepeda motor sedangkan diluar wilayah DKI didominasi kendaraan pribadi," ungkap Yusri
Untuk diketahui ketentuan terkait SIKM diatur dalam Pergub DKI Jakarta Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Keluar dan/atau Masuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19
SIKM Jakarta pun telah dilengkapi dengan sistem quick responds (QR) code. Sistem tersebut dapat melacak keaslian hingga identitas asli pemilik SIKM.
Baca Juga: Ya Allah! RSUD Tangerang Tolak Rawat Istri Driver Ojol yang Positif Corona
Berdasar dari situs resmi Covid-19 DKI Jakarta, yakni corona.jakarta.go.id, oknum yang memalsukan SIKM dapat dikenakan sanksi pidana, yakni Pasal 263 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 6 tahun penjara.
