Infografis
Suara.com - Rakyat Palestina menolak membayar pajak yang dikumpulkan oleh otoritas Israel sebagai wujud protes terhadap rencana negara itu menduduki paksa atau menganeksasi wilayah Tepi Barat mulai bulan ini.
Pungutan pajak dari warga Palestina dikelola oleh Israel sebagaimana diatur perjanjian pada tahun 1990-an. Uang pajak itu mencapai jumlah lebih dari setengah pendapatan Palestina.
Akan tetapi, selama beberapa bulan pada tahun lalu warga Palestina menolak membayar pajak setelah Israel mengurangi uang yang diserahkan ke Palestina. Aksi itu dilakukan Israel guna membalas warga Palestina karena masih membiayai keluarga mereka yang ditahan dan para pejuang yang tewas dalam pertempuran.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyatakan perjanjian bilateral batal setelah Benjamin Netanyahu kembali menjabat sebagai perdana menteri bulan lalu dan ia langsung berencana menduduki paksa pemukiman umat Yahudi di Tepi Barat serta Lembah Yordania.
Baca Juga: Gotong Royong Hadapi Pandemi, Pasien Sembuh Diminta Donor Plasma Darah
![Warga Palestina berdebat dengan tentara Israel yang mengambil alih sejumlah wilayah di Tepi Barat pada Rabu (3/6/2020). [AFP]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2020/06/04/78546-tepi-barat.jpg)
Juru bicara Pemerintah Palestina, Ibrahim Melhem, lewat pernyataan tertulisnya seperti dimuat Antara dari Reuters, Rabu (3/6/2020), mengatakan pihaknya menolak membayar pajak pada Mei sebagai bentuk kepatuhan kepada keputusan pimpinan untuk menghentikan seluruh koordinasi dengan Israel.
Kementerian Keuangan Israel sendiri menolak berkomentar ihwal keputusan Palestina tersebut.
Sampai saat ini belum jelas bagaimana Palestina akan bertahan, mengingat perekonomiannya terdampak parah oleh pandemi COVID-19. Pasalnya, langkah tersebut menyebabkan Palestina berisiko kehilangan pendapatan sebesar 190 juta dolar AS (sekitar Rp2,68 triliun) dari pajak yang dipungut Israel tiap bulannya.
![Presiden Palestina, Mahmoud Abbas (tengah), saat menghadiri Misa Natal di Gereja Saint Catherine di Bethlehem, Tepi Barat, Minggu (25/12/2016). [Musa Al Shaer/AFP Pool/AFP]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2016/12/26/o_1b4rqi3p51pgrdv1jcl1ff81db6a.jpg)
Abbas sebelumnya mengatakan aparat keamanan Palestina akan berhenti membantu Israel memerangi aksi kekerasan di Tepi Barat. Palestina pun saat ini masih berusaha menghimpun dukungan internasional untuk diakui sebagai negara dengan wilayah yang mencakup Tepi Barat dan daerah lainnya.
Perundingan damai Abbas dan Israel terhenti pada 2014 dan perdana menteri Palestina itu memboikot pemerintahan Amerika Serikat di bawah pimpinan Presiden Donald Trump. Israel dan AS tampaknya sengaja membiarkan Palestina terombang-ambing daripada menyerahkan Tepi Barat yang dihuni rakyat Palestina ke kekuasaan penuh negara pimpinan Netanyahu itu.
Baca Juga: Sekolah Swasta di Uni Emirat Arab Siap Buka Kembali pada September 2020
