Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo diminta mengambil pembelajaran dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang telah memvonis Presiden dan Menteri Komunikasi melanggar hukum atas kebijakan pemutusan akses internet di Papua. Jokowi pun diharapkan tidak lagi menggunakan pendekatan represif dalam menyikapi suatu peristiwa seperti yang terjadi di Papua.
"Jadi kalau ada peristiwa sedikit jangan langsung pemerintah suka-sukanya ambil kebijakan, pembatasan akses internet dengan alasan yang tidak masuk akal," kata Deputi Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Malik Feri Kusuma saat dihubungi Suara.com, Kamis (4/6/2020)
"Kedua jangan lagi menggunakan cara-cara represif. Ini kan salah satu bentuk cara represif, dalam sistem demokrasi kita ini masih ada pendekatan begini, itu yang harus dikoreksi," imbuhnya.
Feri mengatakan, pemerintah sudah semestinya tidak bersikap antikritik. Putusan PTUN itupun harus diterima pemerintah secara terbuka.
Baca Juga: Kasus Blokir Internet Papua, Warga Terdampak Bisa Tuntut Jokowi Ganti Rugi
"Kita berharap putusan ini bisa jadi pembelajaran hukum bagi publik dan khususnya pemerintah yang mengambil kebijakan," ujar Feri.
Di sisi lain, Feri menilai kebijakan pemerintah memutus akses internet di Papua juga dapat disebut sebagai bentuk pelanggaran hukum. Sebab, di era kekinian akibat pemutusan akses internet sangat berdampak terhadap segala aspek kehidupan masyarakat.
"Jelas (pemutusan akses internet di Papua) itu bentuk pelanggaran HAM. Hak atas informasi kan hak asasi manusia. Secara hukum itu pelanggaran terhadap hak atas informasi," ungkap Feri.
"Ini kan sederhana sebenarnya, masyarakat awam juga ketika internet diblokir pasti dampaknya kan ke semua. Pelanggaran HAM nya itu menuju keberbagai aspek itu. Hampir semua dimensi itu masuk," katanya.
Sebelumnya, PTUN Jakarta menyatakan tindakan pemerintah melakukan pemutusan akses internet di Provinsi Papua dan Papua Barat pada Agustus dan September lalu merupakan perbuatan melawan hukum.
Baca Juga: Kerap Kalah Gugatan, PKS Minta Jokowi Minta Maaf Blokir Internet Papua
"Menyatakan bahwa tergugat 1 (Menkominfo) dan tergugat 2 (Presiden RI) terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam tindakan melakukan internet shutdown di Papua dan Papua Barat pada 2019," kata Ketua Majelis Hakim PTUN Jakarta, Hakim Ketua Nelvy Christin saat membacakan amar putusan di persidangan, Rabu (3/6/2020).
