Infografis
Lalu, data yang tidak akurat menjadi masalah kebijakan new normal yang berikutnya.
Fadli mempermasalahkan data reproduksi Covid-19 Indonesia yang dipakai pemerintah. Angkanya sudah berada di 1,09. Menurut WHO ini dianggap terkendali.
"Masalahnya, angka yang digunakan Pemerintah ini adalah angka yang ada di DKI Jakarta. Menggunakan tren perbaikan R0 dan Rt di DKI Jakarta sebagai dasar untuk menggaungkan kebijakan 'New Normal' di level nasional jelas ‘misleading’," tutur mantan Wakil Ketua DPR RI itu.
Ia juga meminta pemerintah untuk memperhatikan data tersebut. Meskipun di atas kertas tren angka Covid-19 di DKI Jakarta menurun tapi dengan adanya mudik angka ini dapat melonjak.
Baca Juga: Dibuka, Pemprov DKI Siapkan Panduan New Normal di Diskotek dan Panti Pijat
"Terbukti, saat kasus di DKI menurun, di Surabaya justru terjadi ledakan jumlah penderita Covid-19, yang membuat Surabaya per hari ini bukan hanya zona merah, tapi sudah menjadi zona hitam, saking besarnya jumlah penderita Covid-19 di sana," kata Fadli.
Masalah kebijakan new normal di Indonesia yang ketiga, tingkat pengujian tes Covid-19 di Indonesia tidak proporsional.
Fadli mengungkapkan kekinian untuk urusan perbandingan tes corona, Indonesia masih berada di urutan 96 dari 100 negara dengan kasus terbanyak. Indonesia berada di atas Afghanistan, Sudan, Pantai Gading, dan Nigeria.
WHO menganjurkan syarat minimal pemeriksaan Covid-19 adalah 1 orang per 1.000 penduduk per minggu. Artinya, dengan penduduk Indonesia 273 juta, seharusnya ada tes bagi 273 ribu penduduk per pekan.
BACA JUGA: Cara Isi BBM di SPBU Pertamina Pada Masa New Normal
Baca Juga: Polda Jabar Layani Perpanjangan SIM, Pemohon Harap Jaga Jarak
"Menurut data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, hingga 2 Juni kemarin baru 237.947 orang yang telah menjalani pemeriksaan Covid-19 pada laboratorium yg aktif di seluruh Indonesia. Jumlah yg sangat kecil dan tidak proporsional," jelas Fadli Zon.
