Infografis
Suara.com - Fraksi Partai Gerindra di DPRD Jakarta meminta Gubernur Anies Baswedan tidak melanjutkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal ini dikarenakan kondisi perekonomian ibu kota telah memasuki masa krisis sehingga diperlukan pelonggaran.
"Kami berharap PSBB segera diakhiri, tapi juga bukan berarti langsung bedol desa gitu ya. Tapi di bikin satu sistem di mana protap kesehatan dan lain-lainnya diterapkan, dibikin aturan supaya semuanya berjalan sesuai dengan masa pandemi sekarang," ujar Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jakarta, Rany Maulani di Jakarta, Selasa (2/6/2020).
Rany menilai perpanjangan PSBB tidak menjamin bisa menihilkan COVID-19 di ibu kota. Namun pengetatan protokol kesehatan di tengah masyarakat diyakini bisa mengendalikan penyebaran COVID-19 lebih meluas.
"Saat ini, tetap terjadi paparan (COVID-19), berarti bisa dibilang PSBB bukan solusi yang tepat, mengingat waktu PSBB sudah cukup panjang, sudah hampir tiga bulan. Kalau saya melihatnya seberapa kuat orang bertahan, urusan perut terutama bertahan tanpa penghasilan," ujarnya.
Baca Juga: Pantai di Jakarta Akan Dibuka, Pemprov: Risiko Penularan Corona Lebih Kecil
Anggota komisi E DPRD DKI Jakarta ini menilai, perpanjangan PSBB akan membuat masyarakat semakin stres. Meski tidak terkena COVID-19, masyarakat secara umum tidak bisa beraktivitas secara normal untuk menunjang kebutuhannya.
"Tapi stresnya sakit jiwa, bisa juga meningkatkan kriminalitas. Jadi pertimbangannya, kalau bisa keputusan (penghentian PSBB) itu diambil mempertimbangkan kondisi masyarakat, terutama masyarakat di bawah," ucapnya.
Sementara itu, anggota komisi B DPRD DKI Jakarta, Wahyu Dewanto menuturkan penerapan PSBB selama tiga tahap itu berdampak terhadap psikologi masyarakat. Masyarakat hanya disuguhkan data-data fluktuatif terkait penyebaran COVID-19 di ibu kota.
"Coba dibuka komponennya apakah sisi yang kena positif COVID-19 itu dari penduduk Jakarta atau memang dari pendatang. Jadi seolah-olah sekarang Jakarta memang paling tinggi betul, tapi dilihat bagaimana kesiapannya Jakarta. Baik rumah sakitnya, kesiapan tesnya semua segala macem," katanya.
Dia menilai, Provinsi DKI Jakarta siap menerapkan kenormalan baru dengan tidak melanjutkan PSBB, baik dari sisi infrastruktur kesehatan, pendidikan dan sektor lainnya. Namun, jika PSBB dilanjutkan maka harapan untuk warga Jakarta akan musnah.
Baca Juga: Masuk Jakarta Tanpa SIKM, Buruh Karawang Bingung Pulang karena Duit Habis
"Di samping itu, yang paling bahaya adalah kalau tidak ada harapan. Jadi selama ini positif banyak terus meningkat terus meningkat tapi tidak bisa dikendalikan jauh lebih berbahaya. Nah Jakarta Alhamdulillah menurut hemat kami dari data-data yang kami baca setidaknya sudah bisa mengendalikan," katanya.
Saat ini, perpanjangan PSBB tidak hanya berdampak pada terjadinya krisis ekonomi, tapi krisis sosial juga. Jakarta telah mengalami krisis ekonomi sejak PSBB diterapkan.
"Dampak sosial harus diperhatikan juga. Kalau dibilang krisis ekonomi, sekarang lagi krisis," katanya. (Antara)
