Infografis
Suara.com - Panglima Serdadu Eks Trimatra Nusantara, Ruslan Buton mengajukan permohonan penangguhan penahanan terkait kasus surat terbuka yang berisi pesan meminta Presiden Joko Widodo mundur dari jabatannya.
Surat permohonan penangguhan penahanan itu disampaikan kuasa hukum Rulsan kepada Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol Slamet Uliandi.
Pengacara Rulsan, Tonin Tachta mengemukakan bahwa surat penangguhan penahanan terhadap kliennya itu telah diberikan kepada Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Slamet Uliandi sejak Jumat (29/5/2020) lalu.
"Dari awal sudah kami ajukan penangguhan penahan itu kepada Pak Slamet langsung. Itu Jumat tanggal 29 Mei," kata Tonin saat dihubungi Suara.com, Rabu (3/6/2020).
Baca Juga: Dibuka, Pemprov DKI Siapkan Panduan New Normal di Diskotek dan Panti Pijat
Tonin mengatakan alasan pengajuan permohonan penangguhan penahanan itu dilakukan lantaran penetapan status tersangka terhadap Ruslan dinilai prematur. Di sisi lain, Tonin mengungkapkan alasan lain yakni kondisi istri dan kakak Ruslan dalam keadaan sakit berat.
"Jadi enggak mungkin lah klien kami itu kabur, melarikan diri dan merusak atau menghilangkan barang bukti," ujarnya.
Sebelumnya, Ruslan resmi melayangkan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan praperadilan itu telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa (2/6/2020) kemarin.
"Sudah didaftarkan kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor 62," ungkap Tonin.
Dalam surat permohonan praperadilan yang dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, setidaknya ada tujuh petitum yang dicantumkan. Ketujuh petitum itu, yakni:
Baca Juga: Terkuak! Buronan KPK Nurhadi Sudah 2 Bulan Ngontrak di Rumah Mewah Simprug
Pertama, kuasa hukum Ruslan Buton meminta majelis hakim mengabulkan gugatan permohonan praperadilan seluruhnya;
