Infografis
Suara.com - Koalisi Tolak Kriminalisasi dan Rekayasa Kasus resmi mengajukan praperadilan terkait kasus penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan terhadap aktivis Ravio Patra ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (3/6/2020).
Gugatan praperadilan itu telah terdaftar di PN Jakarta Selatan dengan nomor perkara 63/PID/PRA/2020/PN.JKT.SEL tertanggal 3 Juni 2020.
Diketahui, Ravio ditangkap oleh personel Polda Metro Jaya pada Rabu (22/4/2020) malam dengan tuduhan melakukan penghasutan agar publik melakukan penjarahan.
Pengacara Ravio dari Koalisi Tolak Kriminalisasi dan Rekayasa Kasus, Oky Wiratama mengatakan, ada tiga poin yang pihaknya ajukan dalam praperadilan ini. Pertama terkait penangkapan dan penggeledahan terhadap Ravio dan penyitaan barang pribadi milik Ravio.
Baca Juga: Larang Wartawan Meliput, Rumah Buronan Nurhadi Disatroni Sejumlah Orang
"Jadi ada tiga objek yang kami ajukan dalam praperadilan yakni sah atau tidaknya penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan," kata Oky di Pengadilan Negari Jakarta Selatan, Rabu siang.
Oky menemukan berbagai macam kejanggalan terkait penangkapan Ravio Patra. Dia mengatakan, Ravio ditangkap sekelompok orang tak berseragam tanpa menunjukan surat tugas.
"Karena kami melihat bahwa ada berbagai kejanggalan dalam kasus Ravio Patra yang merupakan korban kekerasan. Tiba-tiba dia ditangkap pada 20 April 2020 dan dia meminta surat perintah penangkapan dan surat tugas dan tidak diberikan," jelasnya.
"Yang menangkap juga berpakaian preman, tidak tahu dari mana. Lalu dia baru tahu kalau itu adalah pihak dari anggota Polda Metro Jaya pada saat dia dibawa ke Mapolda Metro Jaya," beber Oky.
Saat penangkapan, Ravio sempat meminta agar bisa menghubungi kuasa hukum yang nantinya bakal mendampingi dia. Nyatanya, polisi malah berdalih tidak ada kuasa hukum karena hari sudah larut.
Baca Juga: Geger! Satpam Cantik Menghilang, Terakhir Kali Pamit Kerja ke Suaminya
"Ravio juga menanyakan, "saya ingin bertemu dengan kuasa hukum saya untuk didampingi dan diperiksa. Namun dari pihak Polda Metro Jaya malah menanyakan "mana ada kuasa hukum yang standby malem-malem". Padahal ada," ungkap Oky.
