Infografis
Lebih lanjut, Nizam menyebut tahun 2020, pemerintah telah mengalokasikan KIP Kuliah bagi 400 ribu mahasiswa (tiga kali lebih banyak dari tahun lalu).
"Pemerintah sangat mengapresiasi perguruan tinggi yang telah membantu mahasiswa yang tidak mampu dengan bantuan pulsa serta dukungan logistik dan kesehatan selama pembelajaran dari rumah. Dukungan dari
masyarakat dan alumni juga sangat luar biasa," tuturnya.
Kemendikbud kata Nizam mengapresiasi dan mengajak seluruh pihak untuk saling membantu.
"Semoga dengan bergotong royong, pandemi segera dapat kita atasi bersama," katanya.
Baca Juga: Mendikbud Dicari Mahasiswa karena UKT, Ini Respon Kemendikbud
Untuk diketahui, jagat media sosial dihebohkan dengan kemunculan tagar #NadiemManaMahasiswaMerana. Para mahasiswa mendesak agar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim segera mengeluarkan kebijakan penurunan UKT di tengah pandemi Covid-19.
Dari penelusuran Suara.com, Rabu (3/6/2020), tagar #NadiemManaMahasiswaMerana masuk dalam daftar trending topic di Twitter. Hingga Rabu siang, setidaknya ada lebih dari 16 ribu cuitan menggunakan tagar tersebut.
Para mahasiswa menumpahkan keluh kesah mereka yang terpaksa harus menjalani kuliah daring selama pandemi Covid-19.
Namun, pembayaran UKT yang dibayarkan tiap semester tetap harus dijalankan tanpa adanya penurunan nominal sedikitpun. Model perkuliahan daring juga banyak dikeluhkan oleh para mahasiswa tidak efektif. Mereka merasa mendapatkan sedikit materi dan hanya dikejar-kejar deadline.
Aksi media itu juga telah dilakukan pada Selasa kemarin (2/6/2020). Tagar #MendikbudDicariMahasiswa sukses menduduki daftar trending topic teratas. Aksi tersebut digagas setelah surat terbuka ajakan audiensi oleh BEM Seluruh Indonesia tidak direspons oleh Mendikbud Nadiem Makarim.
Baca Juga: DPR Siap Fasilitasi Mahasiswa dengan Mendikbud, Perjuangkan Relaksasi UKT
Mereka menuntut pembebasan atau relaksasi biaya kuliah, bantuan kuota internet dan logistik bagi mahasiswa yang terdampak pandemi, serta RUU Cipta Kerja dan Kebijakan Kampus Merdeka.
