Infografis
Suara.com - Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Argo Yowono menyatakan bahwa pihaknya tak keberatan atas gugatan praperadilan yang dilayangkan Panglima Serdadu Eks Trimata Nusantara, Ruslan Buton.
Diketahui, Ruslan Buton melayangkan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas penetapan status tersangka oleh penyidik Bareskrim Polri terkait kasus surat terbuka yang berisi pesan meminta Presiden Joko Widodo alias Jokowi mundur dari jabatannya.
Menurut Argo, praperadilan tersebut merupakan hak setiap tersangka sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Argo menyerahkan sepenuhnya kepada hakim yang akan mengadili perkara tersebut nantinya.
"Praperadilan merupakam hak tersangka sesuai Undang-Undang KUHAP. Nanti hakim yang akan menilai," kata Argo saat dihubungi suara.com, Rabu (3/6/2020).
Baca Juga: Dibui karena Minta Jokowi Mundur, Pecatan TNI Ruslan Buton Gugat Bareksrim
Sebelumnya, Ruslan Buton melayangkan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Kuasa hukum Ruslan Buton, Tonin Tachta Singarimbun mengatakan, gugatan praperadilan itu telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa (2/6/2020) kemarin.
"Sudah didaftarkan kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor 62," kata Tonin saat dihubungi suara.com, Rabu (3/6/2020).
Dalam surat permohonan praperadilan yang dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, setidaknya ada tujuh petitum yang dicantumkan. Ketujuh petitum itu, yakni:
Pertama, kuasa hukum Ruslan Buton meminta majelis hakim mengabulkan gugatan permohonan praperadilan seluruhnya;
Baca Juga: Partai Demokrat: Penangkapan Ruslan Buton Berlebihan
Kedua, menyatakan termohon (dalam hal ini Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri) tidak memiliki dua alat bukti yang sah dalam penetapan status tersangka;
