Infografis
Suara.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menyelidiki pihak lain yang dianggap membantu eks Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono selama menjadi buronan.
"KPK harus menelusuri keberadaan pihak lain yang diduga Tterkait dengan Nurhadi. Utamanya perihal dugaan keterlibatan beberapa pihak yang sulit untuk dimintai keterangannya oleh KPK, kata Koordinator ICW Kurnia Ramadhan, melalui keterangan tertulis, Selasa (2/6/2020).
Kurnia menyebut dalam catatan ICW bahwa ada sejumlah saksi yang dianggap tak kooperatif ketika dimintakan datang ke KPK untuk diperiksa. Saksi-saksi itu di antaranya seperti, sopir pribadi Nurhadi, Royani. Royani dianggap mengetahui sejumlah keterlibatan kasus suap yang menjerat Nurhadi.
Kemudian, sejumlah ajudan Nurhadi yang berasal dari Polri diduga mengetahui adanya transaksi antara mantan pegawai PT Artha Pratama Anugerah yang merupakan anak perusahaan Lippo Group dengan Nurhadi.
Baca Juga: Bunuh Polisi, Teroris yang Serbu Mapolsek Pakai Samurai Berusia 20 Tahun
"Pada Desember tahun 2018 KPK telah melakukan panggilan kedua terhadap empat anggota Polri yang menjadi ajudan dari Nurhadi," ungkap Kurnia.
Selanjutnya anak Nurhadi, Rizqi Aulia Rahmi. Aulia dianggap mengetahui sejumlah perkara yang turut menyeret suaminya Rezky Herbiyono yang membantu dalam memuluskan Nurhadi dalam melakukan suap sejumlah perkara.
"Yang bersangkutan diketahui telah dua kali mangkir dari panggilan KPK," tutup Kurnia
Diketahui, pelarian Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono akhirnya terhenti setelah ditangkap oleh tim antirasuah di rumah bilangan Simprug, Jakarta Selatan, pada Senin (1/6/2020) malam.
Nurhadi dan Rezky telah ditetapkan sebagai buronan KPK sejak 13 Februari 2020 terkait perkara suap dan gratifikasi sejumlah perkara di Mahkamah Agung (MA) tahun 2011-2016.
Baca Juga: Tewas saat Markas Diserbu, Brigadir Leonardo Ternyata Dibunuh Tetangganya
Dalam perkara ini, Nurhadi dan menantunya Rezky diduga menerima suap dan gratifikasi dengan total Rp 46 miliar terkait pengurusan perkara di MA tahun 2011-2016. Mertua dan menantu itu diduga menerima uang dari dua pengurusan perkara perdata di MA.
