Infografis
Suara.com - Pemerintah akan menerapkan skema new normal atau era tatanan baru yang diklaim mampu berdampingan dengan pandemi virus Covid-19. Wacana tersebut kini sedang gencar digaungkan oleh pemerintah.
Terkait wacana tersebut, sejumlah pihak turut memberikan sorotan. Salah satunya adalah pekerja yang kini kantornya tidak lagi menerapkan kebijakan work from home atau bekerja dari rumah.
Rizky (27), salah satu pekerja yang bekerja untuk perusahaan salah satu media hingga kini belum paham soal wacana new normal. Dia berpendapat, wacana new normal ala pemerintah bertujuan untuk apa --karena tak ada penjelasan lebih gamblang dan detil.
"Saya kurang paham soal new normal yang digaungkan pemerintah. New normal maksud dan tujuannya itu apa, pemerintah belum terbuka soal ini dan belum bisa menjelaskan. lagi pula tidak ada rujukan new normal itu dalam aturan," ujar Rizky kepada Suara.com, Jumat (29/5/2020).
Baca Juga: Dibatasi 500 Jemaah, Masjid di Bekasi Gelar Jumatan Seusai 2 Bulan Ditutup
Rizky pun masih belum paham ihwal pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan masyarakat harus berdamai dengan virus Corona. Bagi dia, berdamai dengan virus corona adalah bentuk pasrah pada keadaan saat ini.
"Saya tidak paham apa yang di rencanakan pemerintah terkait new normal ini. Damai sama corona itu sama dengan pasrah dengan keadaan yang ada. Bukankah harusnya kita meningkatkan penanganan terkait virus, bukan berdamai," jelasnya.
Rizky berpendapat, seharusnya pemerintah melakukan kajian yang matang jika ingin menerapkan new normal. Dia mencontohkan, kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yant diberlakukan di sejumlah wilayah belum efektif --sebab kasus positif Covid-19 selalu bertambah setiap harinya.
"Pemberlakuan new normal tanpa kajian yang matang adalah kecerobohan dan bisa memperparah keadaan. Rakyat bisa banyak mati karena virus. Sekarang aja pemerintah belum jelas soal new normal, beberapa daerah masih PSBB dampaknya maayarakat juga melihat ini tidak jelas. Apalagi kasus corona di Indonesia itu sangat tinggi," beber Rizky.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan belum akan melonggarkan kebijakan PSBB yang berlaku di sejumlah daerah di Tanah Air.
Baca Juga: Andre Roside Sebut Muannas Politikus PSI Cuma Bikin Repot Menteri Teten
Namun, Kepala Negara juga mengatakan pemerintah terus melakukan pemantauan berdasarkan data dan fakta di lapangan untuk menentukan periode terbaik bagi periode tahapan masyarakat kembali produktif namun tetap aman dari Covid-19.
"Kita harus sangat hati-hati. Jangan sampai kita keliru memutuskan. Tapi kita juga harus melihat kondisi masyarakat sekarang ini. Kondisi yang terkena PHK dan kondisi masyarakat yang menjadi tidak berpenghasilan lagi. Ini harus dilihat," ujar Jokowi dalam pernyataannya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 15 Mei 2020.
Lebih lanjut Presiden mengatakan, nantinya, masyarakat di Indonesia bisa beraktivitas normal kembali namun harus menyesuaikan dan hidup berdampingan dengan Covid-19.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga telah menyatakan bahwa terdapat potensi bahwa virus ini tidak akan segera menghilang dan tetap ada di tengah masyarakat.
"Informasi terakhir dari WHO yang saya terima bahwa meskipun kurvanya sudah agak melandai atau nanti menjadi kurang, tapi virus ini tidak akan hilang. Artinya kita harus berdampingan hidup dengan Covid-19. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, berdamai dengan Covid. Sekali lagi, yang penting masyarakat produktif, aman, dan nyaman," kata Jokowi.
