Infografis
Suara.com - Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) mengimbau masyarakat yang bersengketa dalam pemberitaan dengan media massa untuk menyelesaikannya melalui mekanisme Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Setiap pengaduan terhadap media bisa disampaikan pada redaksi untuk memperoleh hak jawab dan koreksi.
"Jika dinilai belum memuaskan, warga bisa mengadu ke Dewan Pers untuk dicarikan solusi melalui mediasi. Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dewan Pers adalah lembaga negara yang berhak memberikan penilaian atas ada tidaknya pelanggaran kode etik jurnalistik serta memberikan sanksi pada media massa," kata Ketua Umum AMSI Wenseslaus Manggut dalam keterangannya pada Kamis (28/5/2020).
Imbauan tersebut disampaikan, lantaran pada Selasa (26/5/2020) lalu terjadi kasus kekerasan terhadap wartawan Detik.com yang menulis berita terkait Presiden Joko Widodo (Jokowi). Korban mengalami intimidasi, doxing, teror, bahkan diancam akan dibunuh.
Baca Juga: LBH Pers: Kritik Jurnalis Farid Gaban ke Menteri Teten Tak Bisa Dipidana
Peristiwa tersebut bermula saat Detik.com menurunkan berita tentang rencana Presiden Jokowi membuka mal di Bekasi, Jawa Barat, saat pandemi Covid-19. Informasi itu berdasarkan pernyataan Kasubbag Publikasi Eksternal Humas Setda Kota Bekasi.
Belakangan, berita itu dikoreksi karena ada ralat dari Kabag Humas Pemkot Bekasi, yang menyebut Presiden Jokowi hanya meninjau sarana publik dalam rangka persiapan New Normal setelah PSBB.
Setelah koreksi itu dipublikasikan, kekerasan terhadap jurnalis Detik.com mulai terjadi.
"Identitas pribadi jurnalis itu dibongkar dan dipublikasikan di media sosial, termasuk nomor telepon dan alamat rumahnya. Jejak digitalnya diumbar dan dicari-cari kesalahannya. Dia juga menerima ancaman pembunuhan melalui pesan WhatsApp. Serangan serupa ditujukan pada redaksi media Detik.com."
Hal ini jelas mencederai kemerdekaan pers dan bertentangan dengan amanat Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
Baca Juga: AJI Jakarta Desak Polisi Usut Ancaman Pembunuhan Jurnalis Detik.com
Pers tentu tidak alpa dari kesalahan. UU Pers dibuat untuk memastikan koreksi bisa dilakukan, dengan tetap menjunjung perlindungan terhadap kebebasan pers.
