Infografis
Suara.com - Koornas Jaringan Pendidikan Pemiluh untuk Rakyat (JPPR), Alwan R Robby mengatakan pelaksanaan Pilkada serentak yang diputuskan diselanggarakan pada 9 Desember 2020 hanya berfokus pada pemungutan suara semata.
Sehingga aspek lain terkait masyarakat sebagai pemilih serta persiapan panjang tahapan Pilkada terkesan dikesempingkan. Ia menilai di tengah masa pandemi Covid-19 seperti ini, aspek memprioritaskan keselamatan dan kesehatan pemilih menjadi prioritas.
"Artinya rakyat kita tidak lagi menjadi kedaulatan tertinggi dalam proses demokrasi kita, kenapa? karena semua keputusan atau semua pilihan-pilihan kebijakan yang diambil oleh pemeritah DPR dan penyelenggara hari ini tidak lagi mempertimbangkan aspek kesiapan pemilih atau aspek bahwa kepemilihan siap kalau kemudian pelaksanaan Pilkada kita di 2020 bulan Desember nanti," tutur Alwan dalam diskusi online Pilkada 2020 Bertaruh Nyawa, Kamis (28/5/2020).
Ia kemudian mengingatkan adanya kematian ratusan petugas saat Pemilu 2019. Alwan khawatir hal tersebut bakal terulang akibat pelaksanaan Pilkada 2020 yang dipaksakan saat Indonesia masih dilanda pandemi.
Baca Juga: Studi Terbaru Ungkap Virus Corona Covid-19 Bisa Ciderai Plasenta Ibu Hamil
"Karena ini adalah momentumnya Pilkada, ada Pemilu di 2019 kemarin ada insiden kemanusiaan. Kita jangan kita melupakan itu dan mengulangi genosida kemanusiaan di Pilkada 2020 juga," ujar Alwan.
"Tidak hanya penyelenggaraan ad hoc yang menjadi korba di 9 Desember dipaksakan tapi semua masyarakat pemilih datang ke TPS nanti itu juga akan dimalpraktik di antara kita karena Pilkada kita tetap dorong di 9 Desember. Di situ akan ada genosida besar-besaran ditingkat TPS karena kita semua datang ngumpul," tandasnya.
