Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta meminta pemerintah jujur terlebih dahulu, sebelum mulai penerapan kebijakan tatanan kehidupan baru atau New Normal.
Hal tersebut menyusul pernyataan pemerintah yang baru saja meminta maaf, karena belum bisa menghilangkan pandemi Virus Corona atau Covid-19.
Sukamta masih ingat dengan permohonan maaf yang disampaikan oleh Wakil Presiden Maruf Amin kepada publik karena pemerintah masih sulit mengatasi virus yang kali pertama mewabah di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Akan tetapi yang ditunjukkan pemerintah kepada masyarakat pada umumnya, kalau kondisi pandemi Covid-19 justru seakan-akan membaik.
"Saat ini protokol beradaptasi dengan tatanan normal baru sudah diterbitkan Kemenkes, Pak Presiden juga sudah minta agar ada sosialiasi secara masif terhadap protokol ini, kan sudah jelas arahnya ke depan pelonggaran PSBB," kata Sukamta dalam keterangan tertulisnya, Rabu (27/5/2020).
Baca Juga: Pemerintah Siapkan Skenario Protokol Normal Baru yang Produktif dan Aman
"Mestinya pemerintah jelaskan secara jujur, benarkah situasi penanganan Covid-19 saat ini sudah semakin terkendali atau wacana new normal ini hanya sebagai kedok untuk menutupi ketidakmampuan pemerintah tangani Covid-19?," tambahnya.
Dalam catatannya, Sukamta menemukan lima persoalan mendasar dalam penanganan Covid-19 yang dilakukan pemerintah sejak awal. Persoalan pertama ialah pemerintah tidak memiliki grand desain yang jelas untuk menangani Covid-19. Apalagi setalah masa tanggap darurat berjalan hampir tiga bulan lamanya, tahapan yang dilakukan pemerintah pun tidak jelas selain hanya pandai berwacana soal pelonggaran PSBB dan new normal.
Kemudian persoalan kedua ialah pada sistem koordinasi. Sukamta tidak melihat jelas garis komando antara presiden, kementerian dan gugus tugas hingga pemerintah daerah.
Semisal, ketika Presiden Jokowi menyampaikan pernyataannya menagih jajarannya untuk bisa memenuhi target 10 ribu uji spesimen per hari. Menurutnya pesan yang disampaikan Jokowi tidak jelas diperuntukkan kepada siapa.
"Ini semakin menunjukkan selama ini tidak ada koordinasi yang baik di pemerintah pusat. Sementara komunikasi dengan daerah juga seperti dalam soal pengaturan transportasi yang simpang siur," ujarnya.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Bertemu Uskup Agung Semarang, Cek Persiapan Normal Baru
Kemudian persoalan yang ketiga disaat Jokowi yang juga menagih target uji spesimen itu, nyatanya belum bisa dilakukan secara optimal karena baru dua kali uji spesimen bisa melampaui target.
