Infografis
Suara.com - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM mengklaim masih menelaah sejumlah aturan yang dilanggar Deddy Corbuzier ketika mewawancarai eks Menteri Kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.
"Itu kan lagi didalami juga, ditelaah lagi ya. Kami lihat proses selanjutnya seperti apa," kata Kepala Hubungan Masyarakat Ditjen PAS, Rika Aprianti dikonfirmasi, Rabu (27/5/2020).
Dia mengatakan, Deddy Corbuzier mewawancari Siti Fadilah tanpa sepengetahuan pihak Ditjen PAS.
"Tapi yang perlu kami sampaikan seperti itu bahwa memang proses wawancara tanpa sepengetahuan kami," kata Rika.
Baca Juga: Puluhan Perawat Indonesia di Kuwait Tertular Corona, Ada Dua yang Meninggal
Siti merupakan terpidana kasus korupsi alat kesehatan. Yang kini menjadi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Pondok Bambu.
Rika menyebut sudah ada tim dari Ditjen PAS yang tengah bekerja, untuk melakukan pendalaman mengenai pelanggaran aturan yang diduga dilakukan Deddy Corbuzier.
"Kami tunggu saja dulu. Ini kan sedang pendalaman, penelahaan kondisinya seperti apa. Nanti kita lihat. Ada tim yang bekerja sampai saat ini," kata dia.
Terkait wawancara itu, Deddy dianggap menyalahi aturan Kementerian Hukum dan HAM RI yang tertuang sebagai berikut.
Pasal 28 (1) yang mengatakan bahwa peliputan untuk kepentingan penyediaan informasi dan dokumentasi harus mendapat izin secara tertulis dari Ditjen PAS.
Baca Juga: Geger Pasien Covid-19 di Banten, Istri Tertular Akibat Baju Kerja Suami
Kemudian, melanggar Pasal 30 ayat 3 yang menyatakan bahwa Peliputan hanya dapat dilakukan pada hari kerja dan jam kerja yang ditentukan oleh masing-masung unit/satuan kerja.
