Infografis
Menurutnya, New Normal hanya bisa dilakukan bila kita bisa berhasil menurunkan penyebaran virus, seperti yang sudah dilakukan di seluruh dunia.
Ia juga menyinggung soal kebijakan pemerintah yang terus mengedepankan aspek ekonomi ketimbang kesehatan.
"Selalu mengedepankan aspek ekonomi ketimbang kesehatan, bisa terjadi bunuh diri masal di negeri kita. Dengarkan ilmuan maupun scientist dalam membuat kebijakan," imbuh Mardani.
Lebih lanjut, Mardani juga mempertanyakan kesiapan pemerintah terkait kelengkapan akses pelayanan kesehatan untuk menghadapi New Normal.
Baca Juga: Pertama di Indonesia! New Normal Jawa Barat Mulai 1 Juni
Selain itu, Mardani juga meminta agar pemerintah berhenti mengeluarkan peraturan yang tidak konsisten.
"Ke depan, jangan ada lagi peraturan tidak konsisten yang pemerintah tunjukkan. Tidak disiplinnya masyarakat merupakan cermin dari hal tersebut. Orang dilarang ke mall tapi mall dibuka, orang dilarang mudik tapi kendaraan boleh lewat, bandara masih dibuka dll," kritik Mardani.
5. Jansen Sitindaon
Politisi Partai Demokrat ini melontarkan kritik yang cukup menohok tentang penerapan New Normal. Ia mengaitkannya dengan data kurva kasus virus corona di Indonesia yang tak kunjung menurun.
" Jika melihat data: kurva Corona Indonesia sama sekali belum turun dan melandai. Padahal inilah dasar paling diterima akal #NewNormal layak dilakukan. Malah "relaksasi" kemarin membuat angkanya naik cetak rekor. Padahal sdh pakai protokol. Apalagi ada gelombang kedua penularan," tulis Jansen Sitindaon pada Senin (25/5/2020).
Baca Juga: Jelang New Normal, Kurva Penyebaran Covid-19 di Bantul Belum Menurun
Menurutnya, data dari tim medis dan ahli epidemiologis harusnya dijadikan dasar penerapan New Normal.
