Sedang Digaungkan Pemerintah, 5 Politikus Ini Ramai-Ramai Kritik New Normal

Reza Gunadha | Farah Nabilla
Sedang Digaungkan Pemerintah, 5 Politikus Ini Ramai-Ramai Kritik New Normal
Ilustrasi konsep new normal (Shutterstock)

Wacana penerapan New Normal yang dicanangkan Presiden Joko Widodo ternyata tak sepenuhnya mendapat sambutan hangat.

Ia juga menyinggung soal kebijakan pemerintah yang terus mengedepankan aspek ekonomi ketimbang kesihatan.

"Selalu mengedepankan aspek ekonomi ketimbang kesehatan, bisa terjadi bunuh diri masal di negeri kita. Dengarkan ilmuan maupun scientist dalam membuat kebijakan," imbuh Mardani.

Lebih lanjut, Mardani juga mempertanyakan kesiapan pemerintah terkait kelengkapan akses pelayanan kesehatan untuk menghadapi New Normal.

Selain itu, Mardani juga meminta agar pemerintah berhenti mengeluarkan peraturan yang tidak konsisten.

Baca Juga: Roy Suryo Dituduh Lagi Sebagai Fufufafa, Refly Harun Sebut "Logika Sontoloyo"

"Kedepan, jangan ada lagi peraturan tidak konsisten yang pemerintah tunjukkan. Tidak disiplinnya masyarakat merupakan cermin dari hal tersebut. Orang dilarang ke mall tapi mall dibuka, orang dilarang mudik tapi kendaraan boleh lewat, bandara masih dibuka dll," kritik Mardani.

5. Jansen Sitindaon

Politisi Partai Demokrat ini melontarkan kritik yang cukup menohok tentang penerapan New Normal. Ia mengaitkannya dengan data kurva kasus virus corona di Indonesia yang tak kunjung menurun.

" Jika melihat data: kurva Corona Indonesia sama sekali belum turun dan melandai. Padahal inilah dasar paling diterima akal #NewNormal layak dilakukan. Malah "relaksasi" kemarin membuat angkanya naik cetak rekor. Padahal sdh pakai protokol. Apalagi ada gelombang kedua penularan," tulis Jansen Sitindaon pada Senin (25/5/2020).

Menurutnya, data dari tim medis dan ahli epidemiologis harusnya dijadikan dasar penerapan New Normal.

Baca Juga: Usai Intan Srinita, TikToker Lain Sebut Fufufafa 100 Persen Milik Roy Suryo Pakai Teori Ini

"Jika jumlah kasus positif saja belum turun ya jangan dulu. Termasuk daerah dikatakan zona hijau atau merah dibuktikan dgn tes massif. Agar cerminkan keadaan sebenarnya," imbuh Jansen.