Infografis
Suara.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tetap memberikan pelayanan publik dalam perizinan Surat Izin Keluar-Masuk (SIKM) Ibu Kota.
Perizinan SIKM tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta dalam upaya mendukung pencegahan penyebaran Covid-19.
Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta Benni Aguscandra menyebut sejak dibuka pada Jumat (15/5/2020), berdasarkan database terakhir, Minggu tanggal 24 Mei 2020 pukul 18.00 WIB total 125.734 user berhasil mengakses perizinan SIKM dari website corona.jakarta.go.id.
"Terjadi lonjakan permohonan SIKM pada hari terakhir Ramadan, sampai dengan hari pertama lebaran, total 1.772 permohonan SIKM kami terima hanya dalam waktu 24 jam" kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta, Benni Aguscandra, melalui keterangan tertulis yang diterima Suara.com, Senin (25/05/2020).
Baca Juga: Penyekatan Arus Balik, Masuk Jakarta Kini Wajib Kantongi SIKM
Tercatat ada 5.247 permohonan SIKM yang telah diterima. Dari data yang telah dirinci tersebut, terdapat 299 permohonan yang masih dalam proses dan baru diajukan.
Sehingga Pemprov DKI Jakarta masih terus melakukan penelitian administrasi dan penelitian teknis terhadap permohonan perizinan SIKM.
Kemudian, ada permohonan yang telah dilakukan penelitian administrasi dan penelitian teknis didapatkan verifikasi. Ada sekitar 635 permohonan menunggu divalidasi penjamin atau penanggungjawab.
"3.493 permohonan ditolak atau tidak disetujui dan 820 permohonan dinyatakan telah memenuhi persyaratan sehingga SIKM dapat diterbitkan secara elektronik," ujar Benni.
Adapun permohonan yang ditolak, dikarenakan pemohon tidak dapat memenuhi ketentuan proses verifikasi dalam Penelitian Administrasi dan Penelitian Teknis Perizinan.
Baca Juga: Perlu SIKM Keluar dan Masuk Jakarta, Begini Cara Mendapatkannya
"66,6 persen dari total permohonan SIKM kami tolak atau tidak disetujui, pada umumnya karena tidak memenuhi ketentuan substansial," ungkap Benni.
