Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan jajarannya tidak akan menggelar open house saat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah.
Hal ini disampaikan Juru Bicara Presiden bidang Sosial Angkie Yudistia. Angkie mengatakan sejauh ini tidak ada pembahasan di dalam rapat terkait rencana open house.
"Tidak pernah ada pembahasan di dalam rapat terkait rencana open house. Ini bagian dari konsistensi pemerintah untuk menerapkan physical distancing di semua aktifitas," ujar Angkie dalam keterangan tertulisnya, Jumat (22/5/2020).
Angkie menuturkan, open house memungkinkan terjadinya pertemuan massa dan interaksi jarak dekat sehingga berpeluang terjadinya penyebaran virus secara cepat.
Baca Juga: Bilik Isolasi Tanah Abang Dihuni 13 Pasien, 3 Orang Positif Corona
Presiden Jokowi kata Angkie, menghindari acara open house atau silahturami lebaran secara langsung di tengah pandemi.
"Kita bisa saling bersilaturrahmi secara daring pada saat lebaran nanti dengan sanak keluarga, kerabat, dan sahabat tanpa harus memaksakan diri untuk melakukan pertemuan fisik," ucap dia.
Ia menyebut Jokowi memahami momentum lebaran seharusnya bisa dimanfaatkan umat muslim untuk salig bermaafan secara langsung. Meski demikian, dengan adanya pandemi ini membuat pemerintah menerapkan aturan jaga jarak hingga larangan beribadah di masjid untuk sementara.
"Namun situasi hari ini tentu belum memungkinkan untuk melakukan hal tersebut mengingat prioritas pemerintah kepada kesehatan sangat tinggi, sehingga aktifitas seperti open house yang biasa diadakan kini harus diurungkan untuk idul fitri kali ini," tutur Angkie.
Angkie menyebut dalam rapat baik bersifat paripurna atau terbatas yang diselenggarakan Jokowi juga dilakukan secara daring menggunakan video konferensi untuk bertatap muka.
Baca Juga: Diduga Terpapar Corona, Warga Pekanbaru Meninggal Usai Pingsan di Pasar
"Belum ada rencana dalam waktu dekat untuk menggelar rapat dalam bentuk pertemuan fisik, sambil terus memantau perkembangan terkait penanganan covid-19," tutur dia.
Lebih lanjut, Angkie menuturkan masyarakat Indonesia tentunya ingin hidup normal kembali seperti saat sebelum pandemi ini menjadi problem bersama masyarakat internasional.
"Hingga saat ini, pemerintah pusat melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 terus melakukan langkah terukur untuk mengatasi pandemi virus SARS-CoV-2 di Indonesia dengan upaya maksimal yang melibatkan setiap kementerian dan lembaga termasuk di dalamnya pemerintah daerah serta kelompok masyarakat melalui aksi solidaritas bersama," katanya.
