Infografis
Suara.com - Pakar Cyber Security Teguh Aprianto menduga bahwa 2,3 juta data penduduk Indonesia yang bocor di forum hacker merupakan data milik Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ia menduga data tersebut bocor dari KPU Pusat atau KPU Daerah.
Pasalnya, hal ini terlihat dari jenis data yang diambil dari Daftar Pemilih Tetap (DPT). Selain itu, data yang bocor di forum hacker tersebut telah digolongkan berdasarkan Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Meski demikian, menurut Teguh, sebanyak 2,3 juta data penduduk Indonesia yang saat ini telah masuk di forum hacker baru memuat DPT wilayah provinsi Yogyakarta. Hal ini terlihat dari nama-nama folder yang telah dibedakan berdasarkan nama kota dan kecamatan di provinsi Yogyakarta.
"Untuk data penduduk yang bocor, yang baru dirilis adalah data 2.3 juta penduduk DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta). Di antaranya adalah kota/kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Kota, Kulonprogo, dan Sleman," tulis Teguh lewat akun Twitter-nya @secgron.
Baca Juga: Bukan Ditangkap, Pemenang Lelang Motor Jokowi Justru Minta Tolong ke Polisi
Pendiri Ethical Hacker Indonesia itu mengatakan data yang dibagikan dalam bentuk PDF tersebut berisi identitas yang meliputi nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), tempat dan tanggal lahir, umur, jenis kelamin, status perkawinan, dan alamat lengkap.
Namun, yang lebih mengkhawatirkan, pelaku penjualan data mengaku masih memiliki 200 juta penduduk Indonesia yang akan segera dibagikan melalui forum yang sama. Menurut Teguh, 200 juta data penduduk tersebut merupakan DPT dari seluruh wilayah di Indonesia.
"Walaupun data yang baru dirilis hanya 2,3 juta data, namun pelaku yang membocorkan data tersebut mengklaim dia memiliki lebih dari 200 juta data, itu artinya data seluruh DPT yang ada di Indonesia," katanya.
Warganet yang menyimak penjelasan Teguh lantas memberikan beragam reaksi di kolom reply. Mereka geram dan menuntut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) segera mengusut kasus tersebut.
"Jangan merem mata situ @kemkominfo tolong!!" kata @galihbrokii.
Baca Juga: Kemenparekraf : Wisata Alam akan Diminati Masyarakat Setelah Pandemi
"Bahaya banget ini kalau data diperjualbelikan terus dipakai untuk hal-hal yang enggak semestinya," tulis @prue_annat.
