Mengenai sejumlah pusat perbelanjaan yang buka secara terang-terangan di wilayah Kota Makassar, menurut dia, selama menerapkan protokol kesehatan diperbolehkan.
"Sekarang boleh membuka sepanjang menerapkan protokol kesehatan. Jadi masyarakat yang tidak pakai masker di jalan juga tetap kena sanksi. Gugus Tugas COVID tetap jalan sampai pemerintah menyatakan sudah berakhir tanggap darurat," ujarnya pula.
Secara terpisah, pengamat sosial pemerintahan Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar Arkam Azikin berpendapat, seharusnya Pj Wali Kota Makassar Yusran Jusuf sebagai Ketua Gugus Tugas COVID-19 di Makassar memahami aturan PSBB dan perwali dengan tidak melonggarkan aturan yang sudah ada, sehingga ini dinilai gagal.
"Kalau memang tidak mampu lebih baik menyerahkan kepada orang yang dianggap mampu, seperti dandim atau kapolres sebagai penanggungjawab COVID-19 di Kota Makassar," ujar dia menyarankan.
Baca Juga: Ini Alasan Mona Ratuliu Pilih Persalinan Cesar
Ia menilai, Yusran Jusuf terlalu menyederhanakan aturan, sementara wabah Corona bukan masalah sederhana dan pasien terus bertambah di wilayah zona merah serta dirawat sejumlah rumah sakit.
"Mencermati soal ini, sebaiknya gugus tugas pusat harus menegur gugus tugas Makassar dan Sulsel, selain tidak ada perubahan signifikan, serta diperlukan evaluasi. Masalah lainnya soal anggaran juga tidak transparan," ujar Arkam. (Antara)