Suara.com - Para pemimpin negara bagian dan teritori Australia pada Kamis (21/5/2020) berselisih soal dibukanya kembali perbatasan dalam negeri dalam rangka pelonggaran pembatasan wilayah terkait virus corona.
Pembukaan perbatasan akan menjadi langkah besar untuk meremajakan industri pariwisata domestik negara itu senilai 80 miliar dolar Australia (sekitar Rp773 triliun).
Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan ia ingin sebagian besar pembatasan sosial dihapus pada Juli di bawah rencana tiga langkah.
Keinginannya itu didasarkan pada kenyataan bahwa negaranya terus melaporkan jumlah rendah harian infeksi baru COVID-19.
Baca Juga: Indomart Potong THR, Karyawan Buat Petisi
Namun, pelaksanaan rencana pemerintah federal tetap tergantung pada keputusan para pemimpin negara bagian dan teritori individual, yang berasal dari partai-partai politik yang berseberangan dan tidak sepakat tentang seberapa aman keadaan saat ini untuk melonggarkan karantina wilayah di seluruh negeri.
New South Wales, negara bagian terpadat di negara itu, telah menyerukan agar semua perbatasan dibuka sebagai langkah penting untuk memberikan dorongan ekonomi bagi warganya.
Bank Sentral Australia awal pekan ini mengatakan pihaknya meyakini bahwa negara itu menghadapi penyusutan ekonomi yang "belum pernah terjadi sebelumnya" akibat pandemi, meskipun stimulus fiskal dan moneter besar-besaran akan membantu meredam pukulan itu.
"Agar Australia benar-benar bergerak maju sebagai bangsa selama masa ekonomi yang sangat sulit ini dan masa keadaan kesehatan yang juga sulit, perbatasan memang perlu dibuka," kata Perdana Menteri NSW Gladys Berejiklian kepada stasiun televisi Australian Broadcasting Corp.
Menurut data resmi pemerintah tahun lalu, sekitar 120 juta wisatawan domestik menghabiskan 80,7 miliar dolar Australia (sekitar Rp779 triliun).
Baca Juga: Lagi, Polisi Tangkap 95 Kendaraan Travel Gelap Bawa Pemudik
Angka itu menyumbang hampir setengah dari jumlah pengeluaran di sektor pariwisata, termasuk oleh wisatawan internasional, yang totalnya mencapai 152,4 miliar dolar Australia (sekitar Rp1.470 triliun).